MULAWARMAN NEWS

Anggaran Pilkada, Pemkab Bersama KPU Konsultasi Kemendagri


M-NEWS.ID, TANA PASER – Menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 54/2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) yang bersumber APBD, Pemkab Paser akan segera berkoordinasi dengan pihak Kemendagri.


Seperti yang disampaikan Muksin selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paser kepada para awak media.

“Rencananya, Kamis (12/09/2019) pemkab Paser bersama pihak KPU Paser akan melaksanakan koordinasi dengan pihak Kemendagri,” ungkapnya.


Pasalnya, lanjut Ia, Permendagri Nomor 54/2019 ini membuat Pemkab Paser menjadi dilematis. Dikarenakan, terbitnya Permendagri setelah Pemkab Paser menetapkan APBD 2019. Dimana, anggaran kegiatan Pilkada belum tertuang didalamnya.


“Permendagri terbit pada 8 Agustus 2019, sedangkan Pemkab Paser menetapkan APBD Perubahan 2019 pada 6 Agustus 2019. Karena pemkab telah lebih dulu menetapkan APBD, makanya kami juga tidak bisa menganggarkan kegiatan Pilkada di tahun ini,” ucapnya.


Kendati demikian, sebut Ia, pihak pemkab berencana akan mengusulkan anggaran kegiatan pilkada pada APBD Kabupaten Paser 2020.

“Karena tidak memungkinkan pada tahun ini, kami merencanakan mengusulkan untuk di 2020,” ujarnya.


Terkait kapan pelaksanaan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pembiayaan kegiatan pilkada, Muksin menerangkan masih tidak dapat dilaksanakan. Lantaran, anggaran pilkada belum masuk dalam APBD perubahan 2019 yang telah ditetapkan.


“Setelah Penandatanganan NPHD, selambatnya 14 hari setelah itu harus dicairkan untuk anggaran Tahap satu. Sekarang apa yang mau kami cairkan, kalau anggaran yang diperlukan saja belum masuk didaftar, sedangkan anggaran yang ada saat ini sudah memiliki posnya masing-masing,” paparnya.


Dijelaskan pula, bahwa pada dasarnya penandatangan NPHD dapat dilakukan jika anggaran yang dimaksudkan sudah diusulkan atau dialokasikan dalam APBD meskipun belum cukup.

“Itu juga kendala bagi kami, karena anggaran saat ini sudah ada pos kegiatannya. Kalaupun harus diambil, dari mana?,” terangnya.


Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Paser Abdul Qayyim Rasyid saat dihubungi mengatakan, bahwa pihaknya sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Guna melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kemendagri.


“Iya, ini Saya bersama Pak Makbul (Komisioner KPU Paser) sudah berangkat. Mudahan ada titik temu,” ungkap Qayyim (sapaan akrabnya) kepada awak media M-NEWS.ID melalui jejaring pesan Whatsapp, Rabu (11/09/2019). (aia/sad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *