MULAWARMAN NEWS

Antara Pilkada dan Budaya Birokrasi Patrimonial

Oleh : Restu Aulia S.Pd.I (Guru PAI SMPN 2 Pasir Belengkong)

Tahapan tahapan pilkada pada pemilihan kepala daerah bakal calon Bupati dan wakil bupati 2021-2026 akan segera dimulai, alat peraga kampanye telah nampak di sepanjang jalan mulai ukuran terbesar hingga terkecil, aktivitas politik sudah sangat mempengaruhi diberbagai sektor, termasuk dunia pendidikan, pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan kehidupan sistem politik, ekonomi, budaya sosial dan hukum yang berlaku. Tentunya bakal calon Bupati telah mempersiapkan Visi dan Misi sebagai daya tarik dari publik.

Setiap program kegiatan pemerintahan akan menjadi indikator keberhasilan para calon pemimpin sebagai impian untuk mewujudkan kemajuan daerahnya, maka Dinamika politik saat ini figur seorang ulama dan keturunan menjadi rujukan utama untuk meraih simpatisan publik. agama sebagai perisai untuk membuka pintu gerbang meraih kemenangan, konstestansi perpolitikan yang telah terbangun menjadi budaya dari daerah ke tingkat pusat (sentralisasi), dinasti politik atau nasab akan selalu mempengaruhi setiap bakal calon untuk melanjutkan perpolitikannya.

Perihal tersebut dinamakan politik budaya Birokrasi Patrimonial yang mana suatu gejala budaya yang sulit di pisahkan dengan birokrasi Indonesia. Ia merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Gejala birokrasi patrimonial tampak pada munculnya kelompok kelompok dalam masyarakat yang turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi. Jabatan jabatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut berhubung dengan pemegang jabatan ditingkat atas. Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik.

Pengamatan penulis diatas, mungkinkah kompetensi pendidikan tidak lagi menjadi dasar seorang figur karena telah berubah menjadi materialis artinya semua kekuasaan hanya dapat dicapai jika materi sangat mendukung.

Permasalahan materialistik menjadi sorotan di dunia pendidikan, karena apa yang telah dipelajari di dunia akademis menjadi keresahan para intelektual, itulah fenomena dunia politik saat ini, untuk mewujudkan seorang pemimpin dalam pandangan Islam telah dicontohkan kepada panutan seorang Muslim yakni Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat Shiddiq (Jujur), Fathonah (Kecerdasan), Tabligh (Komunikatif) dan Amanah (bertanggung jawab), harapannya setiap figur pemimpin lebih lagi memahami teori klasik tersebut bukan hanya sekedar dipahami akan tetapi dapat diwujudkan setiap gerakan-gerakan yang telah dirumuskan dalam visi dan misi bakal calon seorang pemimpin.

Demikianlah birokrasi Indonesia walaupun secara struktural telah diadakan perubahan perubahan dalam rangka menuju birokrasi yang bertipe legal rasional, namun, secara kultural nilai-nilai birokrasi tradisional masih tetap eksis mewarnai birokrasi pemerintahan dalam berbagai ekspresi yang baru.

SETIAP ARTIKEL MNEWSIANA MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *