MULAWARMAN NEWS

ANTARA PILKADA DAN KESELAMATAN WARGA DITENGAH PANDEMI!!!

Oleh : Supiadi, SH (Pelaksana Divisi Pengawasan Humas dan Hubal)

Pada tahun 2O2O ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dinamika Pemeilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bukan hanya menonjol pada ruang kontestasi saja, namun juga dinamika terhadap kesuksesan dalam menangani Corona Virus Disaese ( Covid -19 ), dimensi penyelenggara dan partisipasi pun turut bergejolak ditengah Vandemi. Salah satu indikatornya adalah ramainya isu pemilihan kepala daerah menjadi perbincangan, bukan hanya dalam pemberitaan di media massa mainstream namun juga menjadi perbincangan warganet di berbagai platform media sosial. Isu tentang, hak pilih dan pencalonan, serta adanya kotak kosong dan juga meningkatnya penularan Corona Virus menjadi perhatian besar yang terus menduduki berita utama media massa.

Tahapan pencalonan kemarin juga sangat menyita perhatian, karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing bakal calon serta partai pengusung yang mendaftarkan kepada KPU, mulai dari ketidak patuhanya terhadap protokol kesehatan, dan pengumpulan masa yang berlebih.

Hal semacam ini mengacam keberlangsungan pemihan kepala daerah tahun 2020, dimana dikatakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2O2O ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2O19 (COVID- 19) belum berakhir. Maka dari itu kesadaran penerapan protocol kesehatan dari peserta pilkada dan penyelenggara juga sangat mempengaruhi terhadap terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Melihat dari antusiasnya warga dalam mermaikan Pilkada seretentak 2020 dan banyaknya pelanggaran terhadap protkol kesehatan maka dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2O2O agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

SETIAP ARTIKEL MNEWSIANA MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *