MULAWARMAN NEWS

Ayo Ke TPS, Rabu 27 Juni 2018 Pukul 07.00-13.00 WITA Pilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Perusahaan Tak Liburkan Pekerja Dapat Berujung Pidana

Komisioner KPU Kaltim Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Rudiansyah SE

M-NEWS.ID, SAMARINDA – Komisioner KPU Kaltim Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Rudiansyah SE menyampaikan, Rabu (27 Juni 2018) ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 15/2018 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2018 Sebagai Hari Libur Nasional.

“Sehingga telah jelas, bahwa pada hari pemungutan suara pada Pilkada serentak 2018 ini juga diberlakukan libur secara nasional. Bukan hanya saja pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada, namun juga pada seluruh daerah di Indonesia,” ungkap Rudiansyah dalam rilisnya, Senin (25/06/2018).

Selain Keppres itu, lanjut pria yang biasa di sapa Rudi, hari libur diperkuat pula dengan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 100/K.300/2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

“Maka dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, tidak ada lagi alasan bahwa masyarakat umum tidak dapat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya karena alasan bekerja,” ucapnya.

Ditegaskan, bahwa seluruh instansi Pemerintahan dan swasta harus diliburkan. Kecuali pada unit-unit tertentu yang tak dapat dihentikan operasionalnya, seperti Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat serta unit-unit vital negara.

“Pada tempat – tempat tersebut, kami (KPU Kaltim) menghimbau seperti di Rumah Sakit agar petugas diberikan jadwal kerja yang menyesuaikan waktu pemungutan suara,” ujarnya.

Misalnya, terang Rudi, yang bertugas malam dan biasanya pulang Pukul 06.00 WITA dan yang bertugas pagi sejak Pukul 06.00 WITA. Diharapkan dapat dirubah waktunya menjadi tugas malam dan pulang Pukul 08.00 atau 09.00 WITA. Begitu pula yang bertugas pagi hari, mulai Pukul 08.00 atau 09.00 WITA.

“Ini hanya contoh pengaturan agar yang kerja pagi sempat memberikan hak suaranya di TPS, dan yang kerja malam tetap mendapatkan kesempatan luas menggunakan hak pilihnya di TPS. Daripada menunggu pelayanan TPS terdekat, kemungkinan akan kurang maksimal, karena pelayanan dilaksanakan sejak Pukul 12.00-13.00 WITA sepanjang di TPS itu masih memiliki surat suara tersisa,” jelasnya.

Begitupun kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit, agar pihak keluarganya dapat meminta formulir pindah memilih di jenjang PPS (Kelurahan/Desa) domisilinya selama dia masuk dalam Daftar Pemilih tetap (DPT).

Untuk diketahui, kategori pemilih yang dapat pindah memilih terdiri dari; menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tugas belajar, pindah domisili, dan/atau tertimpa bencana.

“Untuk pemilih yang memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pemilih pindahan, maka Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal. Kemudian, melaporkan pada PPS tujuan paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara,” urainya.

“Dan khusus di Rumah Sakit, petugas kami akan melakukan pendataan untuk pasien dan keluarga yang menjaganya yang telah memiliki Formulir A5 atau pindah memilih,” sambungnya.

Terkait kabar beberapa perusahaan yang enggan meliburkan karyawan dan buruhnya, KPU Kaltim mengingatkan kepada juragan atau majikan bahwa hal tersebut bisa berdampak pada tuntutan pidana. Sesuai Undang-undang Nomor: 10/2016 pasal 182 B yang berbunyi, ‘Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah)’.

“Kami juga menghimbau dan menekankan agar pemilih benar – benar dapat menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Kemudian kepada seluruh penyelenggara, aparat dan ASN untuk tetap menjaga netralitas,” imbuhnya.

Kepada pelaksana, diharapkan dapat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara tertib, baik secara prosedur maupun administrasi. Jangan sampai ada kelalaian ataupun manipulasi. Dan kepada semua pihak untuk mewaspadai hal-hal yang dapat mencederai proses pemilihan.

“Berkaitan dengan adanya temuan-temuan pelanggaran, sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak Bawaslu Kaltim atau Panwaslu. Bukan sebaliknya diulang-ulang untuk disebarkan di media sosial, yang justru malah mempolitisasi temuan-temuan tersebut dan dapat memperkeruh suasana yang kondusif. Ingat, Pilgub Kaltim 2018 harus berjalan dengan sukses sekaligus dengan damai dan berintegritas,” pungkas Rudi. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *