MULAWARMAN NEWS

Bawaslu Paser Umumkan Hasil Pengawasan Pemilu 2019 dan Persiapan Pengawasan Pilkada 2020

M-NEWS.ID, TANA PASER – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paser menggelar sosialisasi hasil Pengawasan Pemilu 2019 dan Persiapan Pengawasan Pemilihan 2020 dengan tema “Tolak Money Politic” di Ruang Aula Pendopo Kabupaten Paser, Rabu (6/11/2019).

Kegiatan yang dibuka Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Fauzan, S.Sos,I didampingi oleh Nur Khamid, SH selaku Koordinator Divisi HPP, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, juga dihadiri narasumber komisioner Bawaslu Kaltim Eben Marwi, SH.I, M.H selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Fauzan, S.Sos mengatakan sebagai badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, menghadapi Pilkada 2020 pihaknya akan melakukan berbagai inovasi pencegahan praktek money politic.

“Sebagai pengawas pemilu akan selalu berkreatifitas dalam mengawasi modus-modus yang disampaikan atau yang dilakukan oleh kandidat atau pasangan calon pemilihan nanti,” kata Fauzan.

Menyinggung hasil pengawasan pemilu sebelum nya, Fauzan, memaparkan pihak nya telah melakukan
Pengawasan Daftar Pemilih dari DPS, DPSHP, DPTHP sampai DPTHP3 yang menjadi patokan dalam menentukan pemilih yaitu sejumlah 18583 orang.

“Terkait daftar pemilih, Bawaslu telah merekomendasi kepada KPU Paser yaitu terkait Pemilih Ganda, Pemilih dibawah umur, dan pemilih meninggal dunia,” paparnya.

Selain itu, Bawaslu melakukan pengawasan kampanye di kecamatan se-Kabupaten Paser dengan mengacu pada surat tanda terima pemberitahuan kampanye serta pengawasan pelanggaran Alat Peraga Kampanye APK.

“Jenis-jenis pelanggaran yang ditangani, kampanye tanpa STTP, kampanye saat reses yang melibatkan ASN, pemasangan alat peraga kampanye ditaman kota, menggunakan fasilitas tempat ibadan dan kampanye melibatkan karyawan BUMN,” ungkapnya.

Komisioner Bawaslu Kaltim Eben Marwi, SH.I, M.H dalam kesempatan tersebut memaparkan terkait koridor-koridor hukum dalam transaksi politik disetiap pemilu.

“Transaksi politik yang kerap terjadi yang pertama adalah mahar politik, money politic, dan Janji Politik. Untuk money politic bukan lagi hal yang baru dan menjadi musuh kita bersama,” kata Eben Marwi.

Dia menyampaikan money politic dianalogikan sebagai kutukan di Bawaslu dikarenakan masyarakat yang enggan untuk melaporkan kepada Pengawas Pemilu.

“Dibeberapa tempat sering mendengar istilah “Terima Uangnya Jangan pilih Orangnya” ini Pendidikan yang salah, Pendidikan yang benar adalah “Tolak Uangnya Jangan Pilih Orangnya dan Laporkan” tetapi ini bukan persoalan mudah,” ungkapnya.

Dia berharap dengan adanya sosialisasi money politic ini diharapkan masyarakat sadar akan bahayanya money politic, karena menyangkut masa depan bangsa Indonesia. (rih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *