MULAWARMAN NEWS

Belasan PNS Paser Terlibat Cerai di Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot H. Subhan, S. Ag, SH

M-NEWS.ID, TANA PASER – Sepanjang periode Januari-Juni 2019, sedikitnya belasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser terlibat perkara cerai di Pengadilan Agama (PA) Tanah Grogot.

“Perkara yang melibatkan PNS sekitar 13 perkara, tapi tinggal satu lagi yang masih dalam tahap atau proses persidangan,” kata Ketua PA Tanah Grogot Subhan, Rabu (03/07/2019).

Dia menambahkan, dari 13 perkara, perkara terbanyak di bulan Januari 2019 dengan 5 perkara, di susul bulan Februari 3 perkara, bulan Maret 2 perkara, bulan Mei 2 perkara dan Juni ada 1 perkara.

“Jenis perkara mulai dari Cerai Talak hingga Cerai Gugat dan untuk bulan April 2019 tercatat tidak ada pengajuan perceraian,” tambahnya.

Dikatakan, bahwa PNS yang terlibat perkara perceraian, secara rata-rata telah mendapatkan persetujuan atau izin dari pimpinannya masing-masing.

“Setiap perkara yang melibatkan PNS, harus disertai dengan surat ijin dari atasannya, kalau tidak ada ijin dari atasannya maka kami bisa batalkan persidangan. Tapi kalau yang bersangkutan tetap memaksakan, maka dia harus siap untuk menerima sanksi disiplin berdasarkan hasil putusan pengadilan agama,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai sanksi disiplin PNS, Dia menegaskan, bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskannya.

“Hanya saja, selama saya menjabat, belum ada PNS yang dikenai sanksi disiplin berdasarkan hasil putusan sidang. Kalau sanksinya sendiri itu, yang terberat bisa berupa pemecatan sebagai PNS,” Ucapnya.

Dia menjelaskan, sesuai Peraturan Kementerian Agama Nomor 1/2016, pihak PA memiliki kewenangan untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi dari kedua belah pihak sebelum masuk prosesi persidangan.

“Dalam upaya ini, biasanya kami memanggil secara langsung kedua belah pihak, dan tidak diperbolehkan untuk diwakilkan. Karena ini permasalahan antara keduanya, dan menyangkut hati, kecuali ada surat kuasa khusus nantinya,”ujarnya.

Dari hasil mediasi tersebut pihak pengadilan bisa mengambil sikap, apakah perkara tersebut bisa dirujuk kembali atau dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

“Dari upaya mediasi, biasanya kami sudah sedikit mengetahui apakah keduanya bisa berdamai kembali atau tidak. Kalau memang sudah tidak bisa diupayakan berdamai, ya kami harus masukkan ke tahap persidangan,” tutupnya. (aia/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *