MULAWARMAN NEWS

Bendahara Desa Perkuwen Korupsi APBDes Sebesar Rp 731 Juta

MNEWSKALTIM.COM, TANA PASER – Polres Paser resmi menahan dan menetapkan Bendahara Desa Perkuwen Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana APBDes Perkuwen dari tahun 2016 hingga 2017.

“Benar hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan tersangka S (38), kemudian dilanjutkan Penahanan di Rutan Polres Paser guna proses lebih lanjut,”

Kasat Reskrim Polres Paser AKP Ferry Putra Samodra, SIK didamping Kanit Tipidkor Polres Paser IPDA Andi Ferial, Jum’at (25/7/2020).

Tipidkor Polres Paser menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan APBDes Perkuwen oleh bendahara desa itu mencapai Rp 731.611.787,14.

Lebih jauh Andi Ferial mengungkapkan, modus yang digunakan tersangka dalam mengorupsi dana tersebut antara lain dengan penunjukan langsung penyedia jasa, tidak menyetorkan pajak serta pembayaran fiktif.

“Tersangka menunjuk langsung CV. BP sebagai penyedia jasa tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau dokumen apapun,” ungkapnya.

Kemudian, tersangka juga diketahui tidak menyetorkan pajak pekerjaan sebesar 11,5 % dan 25℅ dari pajak galian C (pasir urug, batu bata dan sirtu).

Modus lain yang digunakan tersangka adalah dengan menaikan harga pembelian bibit sawit sebanyak 9.000 pohon untuk 60 Kepala Keluarga (KK) dengan nilai sebesar Rp 60.000.000,-.

“Namun setelah dilakukan pembayaran ternyata bibit sawit yang di antar hanya 7.000. Lalu hasil pencairan pelunasan bibit pun tidak diserahkan kepada penjual bibit sawit,” ucapnya.

Selanjutnya, kegiatan tahun 2016 yang pengerjaannya telah rampung dan penyedia jasa mendapatkan pembayaran sebesar 60% dengan sisa pembayaran yang dianggarkan pada tahun 2017.

“Setelah uang dicairkan 100%, penyedia jasa tidak ada menerima uang pembayaran pada Tahun Anggaran 2017,” terangnya.

Baca Juga :

Tersangka juga pada Tahun Anggaran 2017 melakukan pembelian bibit sawit 1000 pohon dengan anggaran Rp 45.000.000,- dan membuat pencairan pembayaran fiktif.

“Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, faktanya tidak ditemukan adanya pembelian bibit sawit, karena seluruhnya sudah dibeli pada TA 2016,” kata Andi Ferial.

Andi Ferial menambahkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pemeriksaan Ahli Tindak Pidana dari Unair Surabaya, dan pemeriksaan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

“Sebelumnya kami telah mengumpulkan, melakukan sita barang bukti berupa surat dokumen penting, rekening koran Bank lalu pemeriksaan para saksi dan saksi Ahli. Saat ini Penyidik Tipidkor masih melakukan pemanggilan calon TSK yang lainnya,” imbuhnya.

Atas perbuatannya itu, tersangka S dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rhn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *