MULAWARMAN NEWS

Bupati Yusriansyah Syarkawi Pinta Kepala OPD Percepat Penyelesaian Piutang Daerah

M-NEWS.ID, TANA PASER – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, Senin (25/06/2018), menggelar sosialisasi piutang daerah di ruang rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser.

Sosialisasi yang dihadiri Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi, Sekda Aji Sayid Fathur Rahman, Kepala Bappeda I Gusti Putu Suantara, Inspektur Faulina Widriyani dan Kepala KPKNL Balikpapan Chairiah ini sebagai dukungan penyelesaian piutang daerah lebih tertib, cepat dan akurat.

Pada kesempatan itu, Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi mengatakan, bahwa sosialisasi sangat penting bagi Pemkab Paser. Oleh karenanya, Yusriansyah meminta kepada Kepala OPD agar bisa memaksimalkan upaya penyelesaian persoalan piutang daerah dari instansinya masing-masing.

“Saya harap, Kepala OPD bisa memaksimalkan upaya penyelesaian permasalahan piutang yang ada,” imbuh Bupati Yusriansyah.

Dengan demikian, lanjut Bupati Yusriansyah, persoalan piutang daerah dapat terselesaikan dengan tuntas dan tidak meninggalkan persoalan di kemudian hari.

“Kami juga berharap, masalah ini bisa terselesaikan dengan segera. Sehingga piutang kedepannya tidak sebagai warisan masalah untuk tahun-tahun berikutnya,” ucap Bupati Yusriansyah.

Bupati Yusriansyah Syarkawie menegaskan, bahwa untuk piutang di setiap instansi yang berpotensi masuk ke dalam kas daerah agar diprioritaskan. Dengan segera menindaklanjutinya melalui koordinasi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

“Untuk mempercepat penyerahannya, kita segera koordinasi. Sehingga, kita bisa tertib dalam penatausahaan, serta optimalisasi piutang negara dan daerah,” ujar Bupati Yusriansyah.

Sementara Kepala KPKNL Balikpapan Chairiah mengatakan, kendati baru pertama kali dilaksanakan tapi sosialisasi cukup mendapat respon positif dari para Kepala OPD.

“Cukup mendapat respon positif, karena selama ini kami mensosialisasikan tentang lelang. Untuk Sosialisasi Piutang Daerah, memang baru kali ini dilaksanakan,” ungkapnya.

“Dengan adanya partisipasi ini, dapat meningkatkan piutang daerah,” sambungnya.

Menurut Chairiah, pengelolaan piutang daerah bukan hanya dari penjualan asset. Namun, piutang-piutang yang macet atau tidak terbayarkan pula.

“Semua piutang bisa diselesaikan. Disini, tergantung upaya Pemerintah melalui OPD untuk memetakan piutang, dan melengkapi persyaratan upaya penyerahan piutang tersebut,” pungkasnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *