MULAWARMAN NEWS

Diskominfostaper Paser Kembangkan Tiga Program Prioritas Dukung Visi Paser MAS

Kepala Diskominfostaper Paser Ina Rosana

MNEWSKALTIM.COM, TANA PASER – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Paser tengah mengembangkan tiga program prioritas untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Paser yakni Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera).

Kepala Diskominfostaper Paser, Ina Rosana mengatakan tiga program yang menjadi prioritas tersebut antara lain pengembangan Smart City, mengatasi daerah blank spot jaringan telekomunikasi dan program satu data melalui Command Center.

“Program ini sejalan dengan visi Paser MAS yang diusung pada kepemimpinan Bupati dan Wabup Paser saat ini,”

Kepala Diskominfostaper Paser, Ina Rosana, Rabu (3/11/2021)

Ina Rosana menjelaskan, untuk pengembangan program Smart City atau Kota Cerdas di Kabupaten Paser telah dimulai sejak 2020 bersama 100 Kabupaten Kota terpilih lainnya di seluruh Indonesia.

Master plan dari Kota Cerdas ini, sambung Ina, melalui empat tahapan Bimbingan Teknis (Bimtek) yakni analisis strategi, rencana aksi, lanjutan rencana aksi dan evaluasi menyeluruh dengan melibatkan tim ahli dari Universitas Gajah Mada.

“Program ini telah berprogres pada Mei 2021 dan sekarang telah memasuki bimtek tahap keempat,” terangnya.

Program selanjutnya yang menjadi prioritas yakni penyediaan layanan jaringan telekomunikasi untuk membuka keterbatasan komunikasi dan internet di wilayah blank spot.

Dari total 139 desa di Kabupaten Paser, terdapat lima desa yang akan dituntaskan masalah jaringan pada 2022 yakni Desa Muara Toyu dan Desa Belimbing di Kecamatan Long Ikis.

Selanjutnya Desa Muara Payang Kecamatan Muara Komam, Desa Segendang Kecamatan Batu Engau serta Desa Muara Andeh di Kecamatan Muara Samu.

“Pemkab Paser menganggarkan 2022 sebesar Rp 8,5 miliar untuk membangun lima tower atau menara telekomunikasi,” jelasnya.

Baca Juga :

Menurut Ina, pembangunan menara melalui anggaran daerah dilakukan mengingat operator selular  atau opsel masih memperhitungkan segi bisnis di wilayah tersebut. Sedangkan upaya ke BAKTI Kementerian Kominfo terkendala karena kelima desa tidak termasuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

“Sebenarnya ini kewajiban opsel, namun menjadi dilema karena pemerintah juga harus membuka akses telekomunikasi masyarakat di daerah itu,” terangnya.

Program prioritas yang ketiga adalah pengembangan satu data melalui Command Center. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi.

“Skemanya apabila ada usulan program yang mendukung pelayanan kepada masyarakat oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Diskominfostaper akan memfasilitasi pengembangannya,” kata Ina.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *