MNEWSKALTIM.COM, PASER – DPRD Paser mengesahkan  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan persetujuan bersama Melalui Rapat Paripurna pada, Senin (4/9/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi dan dihadiri oleh Bupati Paser dr. Fahmi Fadli, Wakil ketua DPRD Paser H. Abdullah dan H. Fadly Imawan, Anggota DPRD Paser serta unsur Forkopinda Kabupaten Paser.

Pengesahan raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda) ditandai dengan penandatanganan surat keputusan bersama oleh Bupati Paser Fahmi Fadli, Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, dan wakil ketua FPRD Paser H. Abdullah dan H. Fadly Imawan.

Peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Baca Juga :

• Zakat Fitrah di Kabupaten Paser: Berapa Besarannya Tahun Ini?
• Peresmian Pendopo Lou Bepekat Kabupaten Paser: Wajah Baru Ikon Pemerintahan
• DPRD Paser Sampaikan Tuntutan Honorer ke Pemerintah Pusat
• Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Disambut Hangat dalam Kunjungan Perdana ke Kabupaten Paser
• KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Dana Iklan Bank BJB

Ketua Pansus 1 Hamransyah selaku pansus yang bertanggungjawab dalam penyusunan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah ini menjelaskan bahwa dalam Pengelolaannya, PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah akan diprioritaskan untuk kepentingan dan kebijakan pelayanan publik kepada masyarakat kabupaten Paser.

“Kepada perangkat daerah agar dapat memaksimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang telah diatur dalam perda ini,” kata Hendra. (Adv)