MULAWARMAN NEWS

FGD Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kaltim Pinta Mahasiswa Turut Awasi Tahapan Pemilu 2019

M-NEWS.ID, SAMARINDA – Peran serta mahasiswa dan masyarakat sangat penting sebagai mitra Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan-pengawasan pada berbagai tahapan-tahapan pemilu 2019.

Hal tersebut terpapar dalam Fokus Group Discusion (FGD) yang di gelar Bawaslu Kaltim bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Lingkungan Kalimantan Timur di Hotel Harris Samarinda, Sabtu (04/08/2018).

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Kaltim DR Saiful Bachtiar MSi menyampaikan dan mengajak para aktivis HMI khususnya, untuk terlibat dalam pengawasan di Pileg dan Pilpres mendatang.

“Mahasiswa sebagai agent of Change dan Sosial Kontrol, harus terlibat aktif dalam membangun demokrasi yang berjalan,” ungkapnya.

Pasalnya, menurut Ia, konsolidasi demokrasi sering menemui jalan buntu dan berjalan maju mundur. Dimana, agenda-agenda kebangsaan menyangkut kesejahteraan rakyat, penurunan angka kemiskinan dan harmonisasi di masyarakat kian jauh dari harapan.

Apalagi jika ditelisik, apatisme kaum muda atau intelektual justru kontra produktif dalam mengawal demokrasi dan demokratisasi.

“Mereka justru banyak melakukan Golput, mereka punya idealisme dan sering menganggap calon yang ada tidak sesuai harapan, sehingga lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilih. Kondisi demikian, justru menjadikan orang orang yang tidak layak akhirnya terpilih menjadi pemimpin,” urainya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tandjung menambahkan, bahwa golput adalah langkah yang keliru dalam melakukan protes. “Golput tidak akan memperbaiki keadaan,” katanya.

Saat menyinggung peran pengawasan partisipatif, Galeh mengatakan, ada empat elemen penting pemilu. Yakni, masyarakat, penyelenggara, peserta dan pemerintah. Yang mana di dalam masyarakat terdapat mahasiswa.

“Sehingga mahasiswa harus proaktif, bahkan sampai menjadi pelapor apabila ada tahapan tahapan yang di nilai bermasalah, karena tiap tahapan penting ada ruang dimana masyarakat bisa memberi masukan dan informasi penting kepada Bawaslu. Contohnya, yang terdekat adalah pada tahapan penetapan Daftar Caleg Sementara ( DCS ) dan Daftar Caleg Tetap ( DCT ),” ucapnya.

Sementara Komisioner lainnya Hari Darmanto, banyak memaparkan persoalan hukum kepemiluan dan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Terutama tentang 3 jenis pelanggaran pemilu. Seperti, Pelanggaran Pidana Pemilu, Kode Etik dan Pelanggaran Administrasi.

“Dalam banyak kasus penting, Bawaslu tidak sendiri dalam memutus permasalah kepemiluan, tetapi adanya Sentral Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Jadi ketiga lembaga inilah yang memegang palu keputusan-keputusan,” sebutnya.

Hari melanjutkan, ukuran keberhasilan Bawaslu tidak di tentukan dari besaran atau banyaknya orang yang di hukum.

“Namun lebih kepada terjadinya perubahan-perubahan sikap, baik peserta pemilu maupun masyarakat. Sehingga upaya pencegahan pun menjadi konsen Bawaslu Kaltim,” paparnya.

Dari pantauan M-NEWS.ID, peserta yang merupakan aktivis HMI banyak mempertanyakan soal kinerja Bawaslu selama ini dan berharap ada perbaikan-perbaikan kedepannya.

Dan mengingatkan pula kepada Bawaslu Kaltim, jangan sampai laporan masyarakat tidak di indahkan. Karena akan menjadi penyebab kekurangpercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Bawaslu. (esa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *