MULAWARMAN NEWS

Gabungan Ormas Kawal Sidang Kasus Dugaan Praktik Money Politik ‘Nasi Bungkus Berstiker Paslon Pilbup PPU’ di PN Tanah Grogot

M-NEWS.ID, TANA PASER – Gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang merasa resah dengan adanya praktik money politik berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Tanah Grogot, Senin (07/05/2018).

Gabungan Ormas yang menamakan dirinya Aliansi Ormas PPU ini, terdiri dari Gepak, AMPG, Gasak Libas, Garda Sikat, Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih dan Kosgoro.

Mereka datang untuk menuntut keadilan terkait kasus dugaan praktik money politik yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) PPU.

Disampaikan Koordinator Aksi Erwin Amiruddin, bahwa dugaan kasus Money Politik itu terjadi saat bencana banjir melanda Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU beberapa waktu lalu. Dimana, istri salah satu pasangan calon pada Pilbup PPU 2018 datang dan membagikan nasi bungkus yang disertai stiker paslon.

“Kita ketahui bersama, bahwa di PPU sedang ada pilkada, dan salah satu istri paslon didapati membagikan nasi bungkus kepada para korban banjir. Meskipun tujuannya baik, tapi di setiap bungkus nasi tersebut terdapat stiker salah satu paslon, dan kami ketahui itu tidak boleh,” ungkapnya.

Seiring berjalannya kasus hingga ke PN Tanah Grogot, lanjut ia, tiba-tiba yang menjadi tersangka adalah supir istri paslon itu. Padahal yang terlapor adalah istri paslon itu.

“Sangat jelas yang membagikan langsung nasi bungkus ke masyarakat pada saat itu, adalah istri paslon tersebut. Kami banyak bukti-bukti kalau memang istrinya yang membagikan, itu ada fotonya sedang membagikan,” ucapnya.

Oleh karenanya, sebut ia, pihaknya mensinyalir adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum dalam kasus tersebut. Pasalnya, yang dilaporkan adalah Istri paslon tetapi yang ditetapkan sebagai tersangka atasnama Junaidi yang berprofesi selaku sopir.

“Kalau di laporan awal, yang dilaporkan adalaj istri Paslon nomor 3 yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Namun, kenapa kenyataannya sekarang malah seorang supir yang dijadikan tersangka,” ujarnya.

Untuk diketahui, saat Unras berlangsung di luar pagar gedung PN Tanah Grogot dijaga ketat oleh aparat pengamanan dibantu TNI. Sedangkan di dalam gedung PN Tanah Grogot tengah digelar pula sidang kasus dugaan praktik money politik pada Pilbup PPU dengan menghadirkan terdakwa (sopir) dan sejumlah saksi.

Senada dengan Erwin, Pengacara Pelapor Rokhman Wahyudi menyampaikan, bahwa laporan awal pihaknya mengajukan terlapor atasnama Hj Risna. Akantetapi, pihaknya tidak melihat terlapor saat sidang pertama berlangsung.

“Tadi waktu di ruang sidang, kami tidak melihat Hj Risna yang sejak awal dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran tersebut, malah yang ada hanya seorang laki-laki (Junaedi) yang profesinya sebagai sopir,” katanya.

Sementara, pihak Kejaksaan Negeri PPU mengatakan, bahwa tidak ada perubahan BAP. “BAP sebenarnya tidak berubah. Namun, ini masih dalam tahap klarifikasi dari para saksi,” jelas Darfiah. (aia/rih).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *