MULAWARMAN NEWS

Gubernur dan Bupati Sepakat Tolak Pertambangan di Batu Engau

Gubernur Kaltim saat memimpin rapat pembahasan kisruh PT. Pradiksi dan PT. Senabangun dengan petani plasma, Senin (5/6/2017)

M-News.id – Gubernur Kaltim sepakat menolak pertambangan karena peraturan daerah menyangkut tata ruang, tidak membenarkan adanya tumpang tindih lahan antara perkebunan dan pertambangan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Awang Feroek Ishak saat rapat mediasi penyelesaian kisruh PT Pradiksi – PT Senabangun dengan Petani Plasma Kecamatan Batu Engau di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur kaltim, Senin (5/6/2017).

“Sesuai janji hari ini kita pertemukan para pihak terkait, mencari solusi untuk mufakat penyelesaian masyarakat dengan perusahaan,” ujar Gubernur Faroek saat memimpin rapat.

Menurut gubernur, beberapa waktu lalu para petani sudah menyampaikan secara langsung keluhannya terkait masalah dualisme manajemen dan masalah tumpang tindih peruntukan lahan perkebunan yang kabarnya akan dialihfungsikan menjadi kawasan pertambangan.

“Masalah dualisme manajemen perusahaan ini pastinya berimbas kepada masyarakat yang menaungi plasma perkebunan plasma kelapa sawit , selain itu peraturan daerah menyangkut tata ruang tidak dibenarkan tumpang tindih lahan perkebunan dengan pertambangan, pertambangan tidak pernah mensejahterakan rakyat, rakyat hanya akan dihibur dengan keuntungan perusahaan,” tegas Awang Faroek Ishak.

Gubernur menekankan, Pemerintah Provinsi tidak akan berpihak ke manajemen manapun dan berharap pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola plasma harus berjalan demi kesejahteraan rakyat.

“Kami tidak ikut campur urusan hukum dan harus secepatnya diselesaikan. Yang paling penting perusahaan harus menjalankan Peraturan Gubernur (Pergub) agar membangun perkebunan kemitraan untuk masyarakat sekitar,” katanya.

Sementara itu Bupati Paser H Yusriansyah Syarkawi mendukung segala keputusan Gubernur Kaltim terkait kisruh PT Pradiksi Gunatama dan PT Senabangun Aneka Pertiwi yang menanungi plasma perkebunan kelapa sawit pada tujuh desa di Kecamatan Batu Engau.

“Pemkab Paser tidak pernah merestui pihak-pihak yang ingin menjadikan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi kawasan pertambangan, karena pihak yang dirugikan adalah petani,” ujar Bupati Paser.

Rapat mediasi oleh Gubernur Kaltim ini selain dihadiri Bupati Paser H Yusriansyah Syarkawi, juga di hadiri Asisten Ekonomi Karoding, Kadis Tenaga Kerja Sancoyo, Kadis Pertanian Boy Susanto, Camat Batu Engau Paulus Margita, Perwakilan Polda Kaltim, Kejaksaan Kaltim serta sejumlah pejabat Pemprov Kaltim, juga 7 Kepala Desa, perwakilan petani, pengurus Koperasi dan pihak perusahaan. (*/rih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *