MULAWARMAN NEWS

Hamransyah “Jangan Tutup Mata Maraknya Tambang Ilegal”

Hamransyah anggota Komisi 1 DPRD Paser

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hamransyah menilai, bahwa aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Paser semakin marak terjadi.
“Contoh, awalnya aktivitas tambang ilegal hanya terjadi di Kecamatan Muara Komam, karena merasa nyaman sekarang sudah terjadi juga di wilayah Desa Lempesu dan Desa Lolo. Nah, contoh-contoh ini khawatirnya juga akan berimbas ke area-area lainnya,” ungkapnya kepada Koran Kaltim usai RDP membahas aktivitas pertambangan di Teluk Adang, beberapa waktu lalu.
Bahkan, Ia juga menilai bahwa aktivitas tambang ilegal telah terjadi secara masif di Kabupaten Paser. Pasalnya, sudah terang-terangan dengan terlihatnya kendaraan angkutan truk berplat DA yang bersileweran di jalan-jalan dengan bak tertutup terpal.
“Di Paser telah terjadi tambang ilegal secara masif karena kegiatan ini sudah terang-terangan terjadi dari hulu ke hilir. Ini jelas-jelas melawan hukum, dan ini sangat berbahaya kalau kita biarkan karena akan merusak lingkungan,” ucapnya.
Dikatakannya, untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan parah di Kabupaten Paser diperlukan peran serta semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, penegak hukum maupun masyarakat.
“Tambang ilegal ini kan tanggung jawab kita semua secara bersama. Inikan sudah jelas-jelas kelihatan melintas di jalanan dengan menggunakan plat Provinsi Kalsel, semestinya harus cepat dilakukan penindakan. Kalau lingkungan dan semuanya sudah rusak, siapa yang akan dirugikan,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Paser, kata dia, telah melakukan hearing pula bersama sejumlah instansi terkait untuk membahas adanya aduan masyarakat tentang aktivitas angkutan batu bara yang melintas di jalan umum di Desa Lempesu, Lolo dan sejumlah wilayah lain.
“Dewan telah melakukan hearing pula terkait hal ini. Dari hasil hearing, sejumlah instansi atau lembaga pemerintahan telah menyatakan bahwa ini aktivitas ilegal. Untuk daerah pertambangannya legal, kalau yang digarap milik PT KCI, tapi penambangnya yang ilegal,” paparnya.
Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak menguntungkan bagi daerah. Karena itu, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut di pemerintah provinsi. “Tidak ada untungnya bagi daerah. Dan jika kita biarkan, maka akan semakin besar dan berkembang,” pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *