Intensifkan SRA dan PATBM, DP2KBP3A Paser Proaktif dalam Perlindungan Anak dan Perempuan

Sosialisasi pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) oleh DP2KBP3A Paser

MNEWSKALTIM.COM, PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) terus menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Upaya menekan laju kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sejalan dengan komitmen Pemkab Paser dalam mendukung terwujudnya visi Paser MAS yang Maju, Adil, dan Sejahtera.

DP2KBP3A Paser dalam perlindungan menerapkan tiga strategi, meliputi pencegahan dengan mengintensifkan sosialisasi, lalu penanganan berupa bimbingan dan penguatan kelembagaan yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Untuk pencegahan, DP2KBP3A Paser mencoba meningkatkan peran serta sekolah dengan mencanangkan program Sekolah Ramah Anak (SRA) guna memberikan perhatian lebih kepada anak.

“Sepertiga waktu anak banyak dihabiskan di sekolah sehingga kekerasan yang terjadi pada anak bisa dicegah dengan peran serta sekolah melalui program ini,”

Kepala DP2KBP3A Paser, Amir Faisol

Dijelaskan, SRA ini bentuk pendidikan formal, nonformal, serta informal yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, tidak adanya diskriminasi dan menyenangkan bagi anak sekolah.

“Penerapan SRA ini tidak hanya mengandalkan peran dari pihak guru dan sekolah saja, melainkan juga dari siswa, orang tua, serta masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, DP2KBP3A Paser juga berupaya meningkatkan peran lembaga layanan perlindungan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, anak berhadapan dengan hukum, dengan membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

“PATBM ini menjadi wadah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kekerasan perempuan dan anak di tingkat desa,” ucapnya.

Sosialisasi pembentukan PATBM di Desa Tapis

Pembentukan wadah ini, kata Amir, melibatkan para tokoh masyarakat di tingkat desa untuk berkolaborasi bersama pemerintah daerah dalam perlindungan anak dan perempuan.

“Kami mendorong setiap permasalahan perempuan dan anak diharapkan mampu diselesaikan di tingkat desa, bila tidak bisa baru melalui UPTD PPA ditingkat Kabupaten,” terangnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.