MULAWARMAN NEWS

Kejari Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Polnes Paser Senilai Rp 1 Milliar

Politeknik Negeri Samarinda Kampus Paser

MNEWSKALTIM.COM, TANA PASER – Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser mengusut dugaan penyelewengan dana hibah dari Pemkab Paser kepada Politeknik Negeri Paser senilai Rp 1 Milliar.

Dari hasil pemeriksaan, terdapat dugaan penyelewengan dana hibah yang disalurkan kepada perguruan tinggi itu melalui APBD Paser 2020 yang menyeret nama oknum pejabat kampus.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser Mochamad Judhy Ismono didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Kasus Kejari Paser, Donny Dwi Wijayanto membenarkan pihaknya sedang menyelidiki kasus penyelewengan itu, termasuk terus melakukan pemeriksaan para saksi dan tersangka.

“Ya, kasusnya kini sudah masuk tahap penyidikan. Kita juga sudah berkesimpulan menentukan para pihak yang bertanggung jawab atas perbuatannya secara pidana,”

Kepala Seksi Tindak Pidana Kasus Kejari Paser, Donny Dwi Wijayanto

Disebutkan Doni, penggunaan anggaran dialokasikan untuk pembiayaan operasional kampus dan bantuan biaya belanja subsidi kepada mahasiswa, namun adanya penyelewengan dana hibah.

Terkait dugaan kasus yang merugikan negara senilai Rp 700 juta ini, Dia katakan akan menargetkan pada Januari sudah masuk tahap penuntutan.

“Kita targetkan akhir januari sudah masuk tahap penuntutan, yang terpenting lainnya, yakni penyelematan keuangan negara yang dirugikan,” terang Donny.

Baca Juga :

Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Paser, Dharni Haryati mengatakan kini pihaknya tengah melakukan perhitungan terhadap penggunaan dana hibah tersebut, Dia mengatakan pengusutan dugaan korupsi tersebut merupakan ranah penegak hukum.

“Kalau suatu hibah tidak sesuai perencanaan dianggap oleh penegak hukum penyelewengan. Kalau kita kemarin hanya melakukan perhitungan saja. Sudah kami periksa, selebihnya kita serahkan ke kejaksaan,” kata Dharni, Rabu (12/01/2022).

Berdasarkan hasil perhitungan, lanjut Dharni, ditemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga selanjutnya ranah penegak hukum yang akan menindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Biasanya konsepnya kalau tidak sesuai RAB, pastinya termasuk, cuman yang menentukan hasilnya adalah penegak hukum, kami hanya membantu perhitungan saja,” pungkasnya. (ms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *