MULAWARMAN NEWS

KRITERIA PEMILIH YANG DILAYANI HAK PILIHNYA

M-NEWS.ID, SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim, Selasa (26/06/2018), merilis sejumlah Kriteria Pemilih yang Dilayani Hak Pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilgub Kaltim 2018 pada 27 Juni 2018.

Seperti, Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih Pindahan atau DPPH dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Berikut ulasannya:

Pemilih Terdaftar dalam DPT adalah pemilih yang namanya ada di dalam DPT, datang ke TPS dengan :
-Menunjukkan KTP Elektronik / Surat Keterangan dan C6 KWK (dilayani).
-Jika Tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik / Surat Keterangan namun dapat menunjukkan C6 KWK (dilayani).
-Dalam kondisi tertentu tak dapat menunjukkan C6 KWK dan juga tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik, selama anda terdaftar dalam DPT dan petugas KPPS menyakini bahwa anda adalah benar orang sebagaimana dalam Daftar Pemilih Tetap (dilayani).
-Menyakini sebagaimana dimaksud adalah dengan pengenalan atau cara lainnya, sehubungan 7 orang petugas KPPS dibentuk dari warga sekitar TPS yang memenuhi syarat ketentuan, maka diharapkan pasti dapat mengenali warganya.

Pemilih Pindahan atau DPPH ialah pemilih yang sudah mengurus surat pindah memilih (Formulir A5) untuk memilih di TPS lain dikarenakan keadaan tertentu, dengan membawa A5 dan KTP Elektronik/Surat Keterangan (Suket) ke TPS tujuan. Yang mana, sehari sebelum pemungutan suara sudah melaporkan kepada PPS (Kelurahan) atau KPU Kabupaten Kota tujuan memilih.

Berikutnya, Pemilih Tambahan/DPTB merupakan pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT tapi memiliki KTP elektronik/Suket dapat memberikan hak pilihnya di TPS sesuai alamat domisilinya dengan menunjukkan KTP Elektronik/Suket sejak Pukul 12.00-13.00 WITA.

Selain itu, KPU Kaltim juga merilis ancaman pidana perbuatan melawan hukum saat “Pencoblosan” berlangsung. Diantaranya:

Ancaman Pidana
Sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
Pasal 178A :
Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Pasal 178B :
Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). (*/sad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *