MULAWARMAN NEWS

KTP Warga Paser yang belum Rekam E-KTP akan Diblokir

M-NEWS.ID, TANA PASER – Data kependudukan warga setempat yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik atau E-KTP akan diblokir olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Paser.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Paser Suwardi mengatakan pemblokiran data kependudukan warga itu mulai berlaku sejak 31 Desember 2018.

“Kita akan blokir data kependudukan warga yang belum merekam E-KTP tertanggal 31 Desember 2018,” kata Suwardi.

Pemblokiran itu menurut Suwardi hanya sementara dan data kependudukan yang sudah terblokir akan kembali aktif setelah warga melakukan perekaman.

“Pemblokirannya hanya sementara. Data kependudukan akan diaktifkan setelah melakukan perekaman di kantor Disdukcapil,” ucap Suwardi.

Dampak dari pemblokiran data kependudukan itu kata Suwardi membuat pihak ketiga tidak bisa mangakses data kependudukan tersebut.
Misalnya dalam hal kepengurusan BPJS, buka rekening Bank, Samsat, atau pengurusan administrasi yang membutuhkan KTP.
Tertanggal 28 Oktober 2018, terdapat 12.796 warga Paser yang belum melakukan perekaman E-KTP. Dari jumlah warga yang harus memiliki KTP atau wajib KTP sebanyak 183.536, itu artinya sekitar 6,97 persen Paser warga setempat yang belum melakukan perekaman E-KTP.

Suwardi berharap kepada warga di daerah itu yang belum melakukan perekaman untuk dapat segera mendatangi Disdukcapil setempat dan melakukan perekaman serta pencetakan E-KTP.

“Sehingga nanti setiap warga punya E-KTP dan bisa nyoblos pada Pemilu 2019. Karena syarat mutlak untuk memilih nanti adalah memiliki E-KTP,” imbuhnya. (dkisp)

KTP Warga Paser yang belum Rekam E-KTP akan Diblokir

M-NEWS.ID, TANA PASER – Data kependudukan warga setempat yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik atau E-KTP akan diblokir olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Paser.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Paser Suwardi mengatakan pemblokiran data kependudukan warga itu mulai berlaku sejak 31 Desember 2018.

“Kita akan blokir data kependudukan warga yang belum merekam E-KTP tertanggal 31 Desember 2018,” kata Suwardi.

Pemblokiran itu menurut Suwardi hanya sementara dan data kependudukan yang sudah terblokir akan kembali aktif setelah warga melakukan perekaman.

“Pemblokirannya hanya sementara. Data kependudukan akan diaktifkan setelah melakukan perekaman di kantor Disdukcapil,” ucap Suwardi.

Dampak dari pemblokiran data kependudukan itu kata Suwardi membuat pihak ketiga tidak bisa mangakses data kependudukan tersebut.
Misalnya dalam hal kepengurusan BPJS, buka rekening Bank, Samsat, atau pengurusan administrasi yang membutuhkan KTP.
Tertanggal 28 Oktober 2018, terdapat 12.796 warga Paser yang belum melakukan perekaman E-KTP. Dari jumlah warga yang harus memiliki KTP atau wajib KTP sebanyak 183.536, itu artinya sekitar 6,97 persen Paser warga setempat yang belum melakukan perekaman E-KTP.

Suwardi berharap kepada warga di daerah itu yang belum melakukan perekaman untuk dapat segera mendatangi Disdukcapil setempat dan melakukan perekaman serta pencetakan E-KTP.

“Sehingga nanti setiap warga punya E-KTP dan bisa nyoblos pada Pemilu 2019. Karena syarat mutlak untuk memilih nanti adalah memiliki E-KTP,” imbuhnya. (dkisp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *