MULAWARMAN NEWS

MPR RI Sosialisasi Empat Pilar Negara di Paser

M-NEWS.ID, TANA PASER – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Paser mulai dari Kepala Desa (Kades) Lurah, Camat, hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Pendopo Kabupaten, Senin (10/9), mengikuti sosialisasi empat pilar negara dengan narasumber anggota MPR sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Saufudian, dihadiri Wakil Bupati Paser Mardikansyah dan Ketua DPRD Paser Kaharudin.

Empat pilar yang disampaikan yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara serta Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Konstitusi negara beda dengan kitab suci, ia bisa dirubah manakala dirasa tidak sesuai dengan dinamika yang terjadi di negara kita. Desentaralisasi pada reformasi 1998 merupakan salah satu perubahan mendasar pada konstitusi kita saat ini,” kata Hetifah dalam materi sosialisasi yang disampaikannya.

Hetifah mengatakan, reformasi 1998 memang telah menghasilkan desentaralisasi atau otonomi daerah yang menlahirkan UU yang mengatur Pemerintahan Daerah mulai di tingkat Provinsi, Kabupaten, bahkan hingga desa.

“Makanya ada UU desa yang bagian dari amanat konstitusi. Kalau kita tidak ubah konstitusi kita, mungkin negara kita masih sentralistis seperti dulu,” kata Hetifah.

“Tidak kebayang ada yang namanya dana bagi hasil, atau UU yang mengatur Pemprov, Pemkab, hingga pemerintahan desa,” imbuhnya.

Demokrasi menurut Hetifah juga merupakan hasil dari reformasi 1998 lalu dan suara DPR sebagai perwakilan rakyat tidaklah absolut, jika itu bertentangan dengan konstitusi negara ini.

“Misalnya UU sudah diketok, tapi dianggap bertentangan dengan konsititusi, itu bisa saja dibatalkan,” ujarnya.

Sosialisasi yang disampaikan Hetifah terkait NKRI tidak sedikit mendapat kritikan dari ASN Paser, terutama Kepala Desa yang masih mengalami kesulitan pada sektor infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan perkonomian di pedesaan.

Hetifah menilai sosialisasi kali itu juga bisa dimanfaatkan sebagai media komunikasi antar warga dengan perwakilannya di pusat. Begitu pun dengan kehadiran Wakil Bupati dan Ketua DPRD setempat dinilai dapat mempererat pengambilan kebijakan yang lebih pro kepada daerah.

“Tadi warga paser menegaskan, kita bagian dari NKRI, namun pada saat sosialisasi mereka mengeluh minta juga perhatian dari pemerintah. Jadi saya tegaskan pemerintah ikut hadir ketika ada masalah yang dirasakan sangat urgent dihadapi oleh masyarakat, apalagi menyangkut kesejahteraan mereka sehari hari,” pungkasnya. (sas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *