MULAWARMAN NEWS

Musrenbang RKPD Kecamatan 2022, Bupati Paser : Pembangunan Jalan Desa Jadi Program Prioritas

Bupati Paser dr Fahmi Fadli saat memberikan sambutan pada pembukaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan / Foto : dkisp

MNEWSKALTIM.COM, TANA PASER – Pemerintah Kabupaten Paser menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tingkat kecamatan tahun 2022, di Pendopo Kabupaten, Senin (8/3/2022).

Kegiatan yang dibuka Bupati Paser dr. Fahmi Fadli secara virtual ini, dihadiri Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf, Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, Sekda Paser Katsul Wijaya, dan para Kepala Perangkat Daerah.

Bupati Paser Fahmi Fadli saat membuka Musrenbang mengatakan masa pemerintahan kurang dari lima tahun, ini harus berjalan optimal untuk melaksanakan program pembangunan.

“Untuk itu kami meminta agar rencana kegiatan yang disusun sesuai dengan program dan kegiatan yang kami susun melalui visi dan misi,”

Bupati Paser dr Fahmi Fadli

Bupati juga menyebut, beberapa kegiatan pada pemerintahan sebelumnya yang sejalan dengan visi dan misi namun belum tuntas, akan menjadi bagian dari program prioritas empat tahun kedepan.

“Contohnya adalah pembangunan jalan desa yang sudah berjalan sebelumnya tetap menjadi prioritas pemerintahan ini,” ucapnya.

Fahmi berharap dalam penyusunan RKPD tahun 2020 adanya kebersamaan dan keterpaduan antara Pemkab dan DPRD. Untuk usulan dari desa-desa akan disesuaikan dengan visi dan misi dan akan ditetapkan dengan skala prioritas.

“Tentunya setiap kecamatan memiliki prioritas yang berbeda. Saya harapkan Kepala Bappedalitbang dan kepala Perangkat Daerah agar bisa benar-benar melihat kebutuhan masyarakat di tiap kecamatan,” ucap Fahmi.

Baca Juga

Sementara Kepala Bappedalitbang Paser Muksin mengatakan Musrenbang ini merupakan pendekatan penyusunan RKPD dengan metode bawah atas dan metode partisipastif. Selain itu, ada metode teknokratik, politis dan metode atas-bawah.

“Musrenbang ini hasil perencanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional,” ujar Muksin. (*/rdk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *