MULAWARMAN NEWS

Pasca Pengesahan RUU Pemilu, KPU Paser Siap Jalankan Tahapan

Ketua KPU Paser Eka Yusda Indrawan

M-News.id – Setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu disahkan menjadi UU di DPR beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser siap memulai tahapan persiapan untuk pemilihan umum 2019.

Ketua KPU Paser Eka Yusda Indrawan mengatakan, sesuai dengan ketentuan KPU harus memulai tahapan pemilu 2019 paling lambat dimulai 20 bulan sebelum hari H pemilu pada Agustus 2017.

“KPU RI telah menyepakati pemilu dilaksanakan tanggal 17 April 2019, kalau kita tarik 20 bulan sebelum hari H pemilu, maka paling lambat sekitar bulan agustus kita memulai tahapan,” kata Ketua KPU Paser Eka Yusda Indrawan di kantor KPU Paser, Jalan Jendral Sudirman, Kabupaten Paser, Kamis (27/7/2017)

Eka menuturkan bahwa tahapan pertama dalam proses pemilu 2019 adalah terkait verifikasi parpol, sementara isu yang berkembang saat ini bahwa RUU yang telah disetujui berpotensi digugat, salah satu diantaranya masalah verifikasi partai yang berimplikasi ke molornya jadwal tahapan.

“Ada beberapa pihak yang menginginkan hanya partai baru saja yang diverifikasi dan ada yang ingin semua partai di verifikasi, bila ini benar terjadi dan nanti disetujui, serta putusannya melampaui durasi 4 bulan ini akan berdampak merubah tahapan,” tutur Eka.

Terkait disetujuinya RUU Pemilu, Eka menambahkan ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan penyelengaraan pemilu, seperti ambang batas parlemen (parliamentary threshold), dan metode saint leage murni dengan metode perolehan suara tiap partai disatu Daerah Pemilihan (Dapil) akan dibagi bilangan pembagi 1, 3 dan 5 dan seterusnya bilangan ganjil , lalu diperingkat, kemudian disesuaikan dengan kuota kursi.

“Untuk Parliamentary threshold sudah ditetapkan 4% dari perolehan suara dan untuk metode saint leage murni, saat ini kami sudah mempersiapkan bahan untuk sosialisasi, untuk hasil pembagian dengan bilangan ganjil tersebut disesuaikan dengan jumlah Dapil di Paser yaitu ada 6 dan 8 kursi setiap dapil,” tambahnya.

Selain itu, menurut Eka, poin penting lainnya yaitu terkait sistem proporsional terbuka, serta ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold).

“Sistem yang dianut dalam UU pemilu nanti adalah proporsional terbuka dan dalam pengajuan calon presiden minimal harus memiliki 20% jumlah kursi atau 25% jumlah suara sah,” beber Eka.

Ketika ditanya terkait kesiapan KPU Paser menyambut pemilu 2019, Eka mengatakan KPU Paser sedang melakukan persiapan, baik secara kelembagaan maupun teknis pendukungnya.

“Kami sudah siap, ada 2 kegiatan utama yang kami lakukan selain penguatan secara kelembagaan, juga meningkatkan kualitas Daftar Pemilh Tetap (DPT) serta meningkatkan partisipasi pemilih,” imbuh Eka. (rih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *