MULAWARMAN NEWS

Pemkab Paser Perpanjang Kebijakan ASN Bekerja dari Rumah selama 21 Hari

MNEWSKALTIM.COM, TANA PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mengeluarkan kebijakan memperpanjangan masa kerja dari rumah Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 21 hari menyusul dikeluarkan nya status perpanjangan keadaan darurat bencana Covid-19 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran nomor 061.1.933/Org yang ditandatangani Sekretaris Daerah Paser Katsul Wijaya tentang Perpanjangan Waktu Penyesuaian Sistem Kerja dan Pembatasan Bepergian Keluar Daerah atau Mudik bagi ASN.

Sekretaris Daerah Paser Katsul Wijaya mengatakan perpanjangan waktu bekerja dirumah atau Work From Home (WTH) bagi ASN sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemkab Paser.

“Berpedoman pada keputusan BNPB dan edaran Men-PAN RB, maka penyesuaian waktu kerja dirumah diperpanjang sampai 21 April 2020,” kata Katsul Wijaya, Rabu (1/4/2020).

Katsul juga meminta Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan ASN dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di masing-masing instansi tetap mencapai sasaran kerja.

“Para ASN dan PTT yang bekerja dari rumah tetap harus memenuhi target kinerja sesuai peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Nantinya, lanjut Katsul, kebijakan bekerja dari rumah ini akan dievaluasi berkala dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan situasi penyebaran Covid-19.

Selain itu, Katsul juga mengimbau ASN dan PTT agar tidak bepergian keluar daerah atau mudik selama masa berlakunya status darurat epidemi virus Corona atau Covid-19.

“Ini untuk meminimalisir penyebaran dan mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya,” tuturnya.

Diakhir, Katsul juga mengingatkan ASN dan PTT di lingkungan Pemkab Paser agar turut serta membantu masyarakat dalam upaya pencegahan Covid-19 dilingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

“Turut menyampaikan informasi positif ke masyarakat, menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat serta membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan,” imbuhnya. (adv/dkisp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *