MULAWARMAN NEWS

RDP Pemanfaatan CSR, Pengelolaan Dinilai Tidak Transparan

M-News.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Pemanfaatan Dana CSR pada pemerintah daerah (pemda) di Ruang Rapat Bapekat Kantor Sekretariat DPRD Paser, Rabu (14/6/2017).

Ketua DPRD Kabupaten Paser H Kaharuddin dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Hj Ridhawati Suryana dan Wakil Ketua DPRD H Abdul Latif Thaha memimpin jalannya RDP yang turut dihadiri pula oleh para anggota DPRD Kabupaten Paser, seperti Supian, Ambo Pandrei, Nurhayati, Aspiana, Upai Supaiman, Abdul Rauf, Ahmad Rafii, Hamransyah, Dody Satwika Nasution, Arbain, Budi Santoso, Udin Sahili dan Abdullah.

Tampak pula perwakilan dari Bappeda Kabupaten Paser dan dari pihak Forum CSR Kabupaten Paser diwakili Ketua Forum CSR Suriyanto.

Anggota DPRD Kabupaten Paser Dody Satwika Nasution mengungkapkan, bahwa pihaknya ingin mengetahui sejauh mana implementasi program Forum CSR Kabupaten Paser selama ini.

“Teman-teman dan masyarakat sering mempertanyakan bagaimana pengelolaan dana CSR selama ini yang dirasa kurang transparan,” kata Dody.

Sebagai contoh, lanjut Dody, terkait pemanfaatan dana CSR bagi pemda, tidak pernah ada kejelasan bagaimana cara pengelolaannya, penentuannya dan bagaimana cara pelaporannya.

“Sampai saat ini kita masih belum mengetahui dengan pasti perusahaan mana saja yang sudah melaksanakan CSR, berapa besarannya, dan apa yang menjadi landasan dilakukannya kegiatan itu,” tambahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor: 7/2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi, bahwa Pemda menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP.

“Dan pada ayat (2) pasal dan perda yang sama, forum pelaksana TSP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada pemda,” ujarnya.

Masih pada Perda yang sama pula, Dody yang juga menjabat selaku Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Paser mengatakan, pada ayat (3) Pasal 19 Perda Nomor 7/2014 tentang TSP menyatakan, bahwa Pemda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

“Nah, inikan sudah tertuang di dalam Perda bahwa harus dilaporkan kepada DPRD. Namun sayangnya, selama ini tidak pernah dilaporkan, sehingga membuat kami berinisiatif untuk memperjelasnya di dalam pertemuan tadi. Dan karena tidak semua pertanyaan terjawab, makanya RDP akan dijadwalkan kembali setelah lebaran,” paparnya.

Sementara, Ketua Forum CSR Kabupaten Paser Suriyanto menyampaikan, bahwa Forum CSR di Paser telah terbentuk sejak 2013 lalu. Dan Forum CSR tersebut tidak pada posisi menghimpun dana.

“Sebenarnya, Forum CSR Kabupaten Paser yang sudah ada sejak 2013 lalu, tidak pada posisi menghimpun dana. Kalau dari SK-nya, hanya diamanahkan untuk bertanggung jawab masalah sosial di masyarakat,” katanya.

Tercatat ada 277 perusahaan yang berizin di Kabupaten Paser, tapi menurut Dia tidak semua perusahaan tersebut aktif.

“Sekitar 277 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Paser, hanya 12 perusahaan yang membayar iuran di tahun 2016 dan 8 perusahaan yang mmebayar iuran tahun 2017,” tambahnya.

Lebih lanjut, Suriyanto mengutarakan, bahwa program TSP Forum CSR Kabupaten Paser dikendalikan oleh masing-masing perusahaan. Dan untuk Kideco sendiri, biasanya sebelum akhir tahun sudah bersurat ke mitra binaan untuk mencapai target CSR.

“Kideco sebelum akhir tahun, kira-kira periode November, kita sudah berkirim surat ke mitra binaan, kami minta ke semua desa untuk menyusun program usulannya masing-masing,” tambah Suriyanto. (nad/rih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *