MULAWARMAN NEWS

Sanksi Denda Rp 100 Ribu bagi Pelanggar Prokes Ditiadakan

Operasi yustisi oleh Satgas Covid-19 Paser

MNEWSKALTIM.COM, TANA PASER – Sanksi denda administratif atau denda uang tunai bagi masyarakat Kabupaten Paser yang melanggar protokol kesehatan (prokes) untuk sementara ditiadakan.

Hal tersebut dikemukakan Bupati Paser dr Fahmi Fadli ketika Rapat Penanganan Covid-19 Kabupaten Paser di ruang rapat Sadurengas kantor Bupati, Rabu (15/09/2021).

“Apabila ada masyarakat yang melanggar prokes, maka tidak adalagi sanksi denda. Pelanggar cukup diberikan edukasi dan diberikan masker,”

Bupati Paser dr Fahmi Fadli

Dalam operasi yustisi, Bupati menekankan agar Satgas dalam melakukan pengawasan dan penegakan disiplin prokes kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan sisi humanis.

“Meskipun ada kelonggaran, ketika operasi yustisi Satgas bisa mengganti sanksi dengan memberikan edukasi untuk mengajak warga disiplin menjalankan protokol kesehatan,” ucapnya.

Sementara Asisten Kesra Setda Paser Romif Erwinadi mengatakan turunnya status PPKM Kabupaten Paser dari level empat ke level tiga merupakan hasil kerja keras Satgas Covid-19.

Baca Juga :

Untuk itu, Bupati juga menekankan untuk tetap mengupayakan kegiatan 3T yaitu pemeriksaan dini (Testing), pelacakan (Tracing), dan perawatan (Treadment).

“Bupati berharap tetap berada di level 3 ataupun bisa bisa turun di level 2,” ucapnya.

Menurut Romif, penurunan status ke PPKM level tiga seiring terus meningkatnya angka kesembuhan dan berkurangnya kasus baru.

“Data-data dari Dinas Kesehatan dan IDI, Kabupaten Paser bisa turun level cukup besar karena tim Satgas kecamatan bisa bersama dengan masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19,” kata Romif. (rih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *