MULAWARMAN NEWS

Sekda Paser: Partisipasi Masyarakat dan Perusahaan Diperlukan dalam Pembangunan di Kabupaten Paser

M-NEWS.ID, TANA PASER – Sekretaris Daerah (Sekda) Paser Aji Sayid Fathur Rahman mengatakan, jalur Jalan Lolo menuju Muara Biu tidak lagi menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Kaltim. Dan saat ini, penanganannya telah dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

“Jalur Lolo menuju Muara Biu sudah menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Paser,” kata Fathur Rahman usai kegiatan safari Ramadhan di Muara Samu, Kamis (24/05/2018).

Pelimpahan itu, menurut Fathur Rahman-biasa disapa, tentunya membebani APBD Kabupaten Paser yang kondisinya sekarang masih belum cukup baik.

Oleh karenanya, Pemkab Paser berharap partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam membantu pembangunannya.

“Partisipasi masyarakat misalnya jika ada pemasangan tiang listrik, masyarakat jangan meminta ganti rugi tanah. Bisa dibayangkan bagaimana angggaran yang besar jika itu terjadi,” ucapnya.

Dikatakan, bahwa pihaknya pun sangat berharap partisipasi perusahaan melalui dana Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pembangunan daerah.

“Ya kita coba lakukan apa yang bisa kita lakukan. Peran pihak ketiga, perusahaan juga penting dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Selain jalur Lolo menuju Muara Biu, masih banyak jalur lain yang dilimpahkan menjadi jalur kabupaten. Karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai jalur yang menghubungkan antar kabupaten.

Sehingga, Fathur Rahman menerangkan strategi yang harus diambil dalam kondisi keterbatasan anggaran. Salah satunya, pembangunan dengan menggunakan sistem tahun jamak atau multiyears.

“Strategi pembangunan dengan sistem multiyears hingga tahun 2020, adalah salah satu solusi di tengah keterbatasan anggaran. Cukup banyak dana yang dipakai untuk proyek multiyear ini,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Paser H Kaharudin yang turut hadir dalam safari Ramadhan di Muara Samu tersebut mengatakan, pihaknya segera berkonsultasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membicarakan persolaan peralihan sejumlah jalan provinsi menjadi kabupaten.

“Kami (DPRD) akan segera bicara dengan TAPD untuk membahas status jalan provinsi yang kini menjadi jalan Kabupaten,” ungkap Kaharudin.

Ia pun mengatakan, bahwa kondisi peralihan status jalan sungguh membebankan APBD Kabupaten Paser.

“Sehingga, proyek-proyek multiyear memang dirasa perlu sebagai solusi dari berbagai persoalan infrastruktur di beberapa kecamatan yang belum terbangun,” tandasnya. (*/dkisp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *