MNEWSKALTIM.COM.PASER – Kelangkaan dan harga yang melambung tinggi pada elpiji bersubsidi yang berukuran 3 kilogram kembali dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Paser.
Dalam rangka itu kemudian DPRD Paser memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait dengan perusahaan elpiji di ruang rapat Penyembolum DPRD Paser, Kamis (3/8/2023).
Anggota Komisi II DPRD Paser H. Lamaludin menyebutkan bahwa sebenarnya persoalan elpiji 3 kilogram itu dalam setahun ini bukan di persoalan langka atau tidak langkanya barang subsidi tersebut. Tapi adanya faktor pengawasan dan pendistribusian yang masih belum tepat sasaran.
Tidak adanya pengurangan pendistribusian elpiji di Kabupaten Paser harusnya tidak keluhan kelangkaan elpiji dan harga yang mahal seharusnya. Upaya monitoring yang dilakukan OPD teknis terkait serta program zonasi ternyata masih memunculkan persoalan lama.
“Dengan sistem zonasi tentu kita berharapnya bisa tersalurkan di semua RT namun ternyata ada satu wilayah memiliki dua pangkalan yang berdekatan justru beberapa RT yang masyarakatnya jauh dari pangkalan tersebut tidak masuk data dan tidak terdistribusi sehingga sistem zonasi ini perlu di verifikasi kembali dan di data kembali masyarakatnya,”
Anggota Komisi II DPRD Paser H. Lamaludin
Terutama wilayah yang harga elpiji nya melambung tinggi di pengecer, dan ia menilai secara pribadi harusnya tidak ada pengecer karena elpiji tersebut adalah barang subsidi.
“Selain meningkatkan pengawasan dengan monitoring terus menerus harusnya pengawasan bisa melihat secara langsung ke daerah atau ke wilayah yang terindikasi harga elpiji yang melambung tinggi sehingga wilayah tersebut dapat perhatian dari pemerintah,” terangnya.
Baca Juga :
- Zakat Fitrah di Kabupaten Paser: Berapa Besarannya Tahun Ini?
- Peresmian Pendopo Lou Bepekat Kabupaten Paser: Wajah Baru Ikon Pemerintahan
- DPRD Paser Sampaikan Tuntutan Honorer ke Pemerintah Pusat
- Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Disambut Hangat dalam Kunjungan Perdana ke Kabupaten Paser
- KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Dana Iklan Bank BJB
Sehingga dalam kesimpulan rapat tersebut walaupun belum mendapatkan solusi kongkrit atau jelas, DPRD Paser mendorong agar pemerintah memiliki upaya dan solusi untuk menurunkan harga kembali seperti semula seperti yang diharapkan masyarakat.
“Intinya buat kami bagaimana harga elpiji di Kabupaten Paser dapat stabil kembali seperti sedia kala, tidak seperti saat ini yang mencapai harga Rp 60 ribu ke atas yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” pungkasnya. (adv)