MULAWARMAN NEWS

Divisi Hukum KPU Kabupaten/Kota Se-Kaltim Belajar Penyelesaian Sengketa Pilkada 2018

Komisioner KPU Kaltim Divisi Hukum Vico Januardhy

M-NEWS.ID, SAMARINDA – Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur (KPU Kaltim), 6-8 Juni 2018, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk persiapan penyelesaian sengketa pada Pilkada Serentak atau Pilgub Kaltim 2018 di Hotel Harris, Kota Samarinda.

Kegiatan yang dihadiri para komisioner Divisi Hukum KPU kabupaten/kota se-Kaltim ini, menghadirkan sejumlah narasumber. Seperti, Ketua KPU Kaltim M Taufik, Ketua Bawaslu Kaltim Saipul, Pakar Hukum Pilgub Kaltim 2018 Dr Muhammad Muhdar, Dekan Fakultas Hukum Unmul Dr Mahendra Putra dan Komisioner KPU Balikpapan Jofri yang kesehariannya beraktifitas selaku lawyer.

“Kegiatan ini digelar untuk penguatan pada tahapan mekanisme Pilgub Kaltim 2018. Jika terdapat salah satu atau lebih pasangan calon (paslon) selaku peserta mengajukan proses sengketa,” ungkap Komisioner KPU Kaltim Divisi Hukum Vico Januardhy di sela-sela agenda kepada para awak media.

Rakor penyelesaian sengketa Pilkada itu, lanjut ia, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor: 10/2016 serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor: 2/2018 tentang tahapan, jadwal dan program pemilu 2018.

“Tiga hari setelah penetapan Gubernur terpilih oleh KPU Kaltim, maka paslon diberi waktu untuk mengumpulkan materi gugatannya. Apabila, telah memenuhi syarat pengajuan sengketa yang telah diatur oleh perundang-undangan, materi gugatan bisa diajukan ke jenjang MK (Mahkamah Konstitusi),” ucapnya.

Dikatakan, bahwa gugatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018-2023 dapat dilakukan dengan syarat selisih perolehan suara tidak melebihi 1,5 persen suara sah.

“Gugatan itu dapat dilakukan kalau ada legal standing (kedudukan pemohon). Kedudukan pemohon itu dapat dipenuhi kalau suara nomor 1, 2, 3, dan 4 tidak melampaui 1,5 persen suara sah,” ujarnya.

Dijelaskan secara umum, Pilkada terdapat beberapa kategori syarat bagi paslon yang mengajukan sengketa. Salah satunya, daerah dengan jumlah pemilih kurang atau lebih dari dua juta suara. Maka selisih suara antar pemenang dengan penggugat adalah 1,5 persen suara sah.

Sedangkan daerah dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa, paslon dapat menyampaikan gugatan apabila selisih suara dua persen. Sementara, daerah dengan persentase penduduk 250 sampai 500 ribu jiwa, paslon dapat mengajukan gugatan dengan alasan selisih suara 1,5 persen.

“Kategori berikutnya, berlaku untuk daerah dengan jumlah 500 ribu jiwa hingga satu juta jiwa, syarat selisih perolehan suara yakni satu persen. Kemudian, daerah dengan persentase penduduk lebih dari satu juta jiwa, dapat diajukan gugatan dengan selisih setengah persen suara sah,” jelasnya.

Dengan pola penghitungan, terang ia, bahwa persentase selisih tersebut dikali dengan suara sah dalam pemilu. “Tetapi, gugatan yang disampaikan harus sesuai waktu yang telah ditentukan,” tegasnya.

Untuk diketahui, beberapa materi yang dijelaskan saat Rakor Divisi Hukum KPU tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada. Antara lain, Saipul untuk membedah masalah pengawasan pemilu, Mahendra dan Mukhdar mengupas masalah hukum dalam pilkada dan Jopri yang sebelumnya pernah mengawal proses gugatan Pilkada Balikpapan di MK pada 2015 lalu. (adv)

Dia menjelaskan, contoh masalah lain yang dapat disengketakan ketika ada masyarakat di suatu desa tidak dapat memilih karena tidak mendapat surat C6, walaupun hanya 200 orang, maka ketika pilkada selesai, masalah itu bisa menjadi obyek sengketa.

Selain itu, proses rekrutmen PPK, PPS, hingga KPPS, ketika ditemukan syarat tidak terpenuhi, juga bisa menjadi obyek sengketa pilkada. Begitupun ketika ada surat suara yang tidak memenuhi standar PKPU. “Beberapa masalah ini yang sejak awal coba kami minimalisir,” katanya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *