MULAWARMAN NEWS

Kejari Paser Buka Pelayanan Konsultasi Hukum Gratis

Kepala Kejari Paser Setiawan Budi

M-News.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Paser membuka pintu seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Paser ingin melakukan konsultasi hukum secara gratis.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejari Paser Setiawan Budi yang mempersilahkan masyarakat yang ingin mendapatkan masukan atau meminta pendapat hukum ke Kejari Paser.

“Jadi, warga yang mau konsultasi masalah hukum, baik itu pidana atau perdata, bisa datang Kantor Kejari Paser konsultasi dengan jaksa. Karena pelayanan ini untuk membantu orang tidak mengerti hukum,” ungkap Setiawan Budi saat ditemui M-News.id, Selasa (21/11/2017).

Dia menambahkan, pihaknya telah sering mensosialisasikannya pelayanan ini kepada masyarakat. Tujuannya agar warga mengetahui tentang program-program penyediaan layanan hukum yang diberikan Kejari secara gratis kepada mereka yang membutuhkan pelayanan hukum.

“Kejari membuka diri untuk semua anggota masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang hukum, baik menyangkut masalah perdata maupun pidana, tapi bukan sebagai pengacara pembela, hanya sebatas konsultasi. Misalnya tentang perkara tanah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan lainnya,” ucapnya.

Dikatakannya, selain menyediakan program layanan hukum secara gratis kepada masyarakat, Kejari Paser juga menyediakan program pendampingan hukum dan pendapat hukum bagi pihak pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintahan desa.

Tujuannya untuk memberikan pendampingan hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Guna mengantisipasi terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

“Kami juga memberikan pendapat hukum, bila pemerintah ada keraguan terhadap regulasi yang ada dalam mengambil suatu keputusan. Dan kami akan memberikan pendapat hukum secara resmi,” ujarnya.

Setiawan juga berharap melalui program-program tersebut, masyarakat dapat terlayani dengan baik. Upaya tersebut demi terbinanya tertib hukum dan menegakkan wibawa pemerintah serta memulihkan kekayaan negara.

“Kami ingin masyarakat lebih mengerti tentang hukum, misalnya mengalami suatu masalah tentang hukum. Mereka tahu jalur mana yang harus mereka tempuh, dan kami juga ingin pemerintah daerah lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya dengan didampingi oleh Kejari,” pungkasnya. (nad)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *