MULAWARMAN NEWS

Ketua DPRD Kaltim Sarankan Abdullah Sani Lapor KASN dan Bapek

M-NEWS.ID, SAMARINDA – Polemik kursi Sekprov Kaltim terus berlarut-larut dan semakin meruncing ke pengusulan hak interplasi oleh 20 anggota dewan kepada unsur pimpinan DPRD Kaltim.

Tidak ingin membuat masalah ini berlarut-larut, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK pun berupaya memberikan saran kepada Isran Noor dan Abdullah Sani.

Kepada Isran Noor, Makmur menyarankan agar gubernur segera mengambil kebijakan terkait ditetapkan dan dilantiknya Abdullah Sani sebagai Sekprov Kaltim oleh Mendagri, sesuai Keppres 133/TPA Tahun 2018.

Dengan langkah cepat yang diambil gubernur ini dapat menghentikan pengusulan hak interpelasi yang saat ini telah bergulir.

“Walaupun belum digelar (paripurna hak interpelasi), paling tidak gubernur cepat mengambil langkah, jangan sampai membiarkan ada masalah seperti ini,” ungkap Makmur.

Sementara untuk Abdullah Sani, agar tidak bertindak pasif terkait masalah ini. Makmur menyarankan bila merasa ada kebijakan yang dianggap merugikan dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dapat melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).

Sebagai lembaga independen yang langsung berada di bawah Presiden RI, KASN dan Bapek dapat memfasilitasi laporan ASN untuk mendapatkan solusi terkait kebijakan yang dianggap merugikan dirinya.

“Saya imbau kepada Pak Sani, agar bila ada masalah seperti ini (Polemik Sekprov Kaltim) dapat melapor ke KASN dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek),” jelasnya.

Makmur lalu bercerita saat dirinya masih menjabat Bupati Berau. Saat itu dirinya pernah berkasus di KASN, karena ASN yang melapor ke komisi tersebut terkait kebijakan yang ia ambil.

Setelah berproses, KASN lalu menyatakan ia dianggap salah mengambil keputusan dan diminta untuk merevisi kebijakan tersebut.

“ASN jangan ragu melapor ke KASN atau Bapek untuk memperjuangkan dirinya. Kalau memang merasa ada kesalahan kebijakan dari pemerintah silahkan melapor ke sana, karena di KASN dan Bapek mengatur tentang kepangkatan, jabatan, dan lain-lain,” pungkas Makmur. (dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *