MULAWARMAN NEWS

KPU Paser Buka Pendaftaran PPK, Ini Syarat dan Jadwalnya

Ketua KPU Paser Eka Yusda Indrawan

M-News.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser mulai membuka perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 mulai 12 Oktober 2017. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Paser Eka Yusda Indrawan.

“Mulai Kamis 12 – 18 Oktober 2017 kami akan mulai sosialisasi rekrutmen PPK se Kabupaten Paser, untuk pengambilan dan pengembalian formulir dimulai 15 Oktober 2017 hingga 21 Oktober 2017,” kata Ketua KPU Paser Eka Yusda Indrawan saat ditemui usai Talkshow Dialog Kepemiluan di Radio Joska FM, Rabu (11/10/2017) sore.

Lebih lanjut, Dia menjelaskan, proses verifikasi berkas administrasi bagi calon anggota PPK akan dimulai tanggal 22 – 24 Oktober 2017.

“Setelah verifikasi selesai, maka akan kami umumkan tanggal 25 -27 Oktober 2017,” ujarnya.

Setelah lolos seleksi berkas, Dia menambahkan, para peserta yang lolos akan mengikuti seleksi tes tertulis tanggal 30 Oktober 2017.

“Pengumuman peserta yang lolos tes tertulis tanggal 2-3 November 2017 dan akan dilanjutkan tes wawancara pada tanggal 4 – 8 November 2017,” tambahnya.

Dia juga mengajak masyarakat Paser yang berminat untuk mendaftar dan ingin mengetahui syaratnya, silakan untuk datang di Kantor KPU Kabupaten Paser Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Grogot.

“Bila sudah syarat memenuhi termasuk bila sudah berusia minimal 17 tahun silahkan bisa mendaftar, kalau ada keterangan yang kurang jelas, bisa ke kantor atau bisa mengakses ke website kab-paser.kpu.go.id ,” tuturnya.

Berikut syarat dan dokumen pendaftaran :

– Warga Negara Indonesia (WNI)

– Usia minimal 17 tahun

– Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, ┬áNKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

– Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil

– Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 lima) tahun tidak menjadi anggota partai politik dengan dibuktikan surat keterangan dari pengurus partai politik bersangkutan

– Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS

– Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika

– Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat

– Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

– Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP

– Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS

(rih)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *