MULAWARMAN NEWS

Ponton tabrak Jembatan Mahakam, Ini Kata KSOP Samarinda

MNEWSKALTIM.COM, SAMARINDA – Penyidik Kantor Syahbandar Otoritas Pelabukah (KSOP) kelas II Kota Samarinda masih melakukan pemeriksaan kepada nahkoda Kapal TB Entabe 59 yang menarik Kapal TK Finacia 37 karena telah menabrak tiang pilar Jembatan Mahakam Kota Samarinda.

Namun demikian dugaan sementara nahkoda kapal dianggap lalai saat mengolongi Jembatan karena tidak melakukan pendampingan oleh pihak agen.

Ditemui diruang kerjanya, Plh Kasi Keselamatan Berlaya Hendri menjelaskan terkait perkembangan kasus penabrakan Jembatan Mahakam, Rabu (20/11/2019).

“Dugaan sementara, nahkoda kapal lalai saat melakukan pengolongan karena tidak berkordinasi dengan pihak agen untuk pendampingan pengolongan Jembatan Mahakam” Ucapnya.

Sebelumnya, nahkoda kapal telah di BAP oleh penyidik KSOP, setelah kapalnya menabrak jembatan penghubung Samarinda Kota dan Samarinda Sebrang, Minggu 17/11/2019 lalu.

Namun demikian, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan kepada nahkoda, dalam memperkuat dugaan sementara dan akan terus berlangsung hingga tahap penyelidikan selesai.

Kemudian Majelis Mahkamah Pelayaran nantinya akan memberikan putusannya mengenai kasus yang diperiksa, apakah benar dugaan sementara adalah kesalahan dan kelalaian nahkoda, hingga menabrak jembatan Mahakam yang mengakibatkan kerusakan dibagian pilar, serta membuat kepanikan yang terjadi kepada para pengguna jembatan, termasuk sanksi yang diterima perusahaan diputuskan oleh Majelis Mahkamah Pelayaran.

“Penyelidikan akan terus di lakukan sampai ke Mahkamah Pelayaran dan majelis yang akan menentukan kesalahan dan kelalaian nahkoda kapal, termasuk sanksi” jelas Plh Kasi Keselamatan Berlaya Hendri.

Sementara ini, Kapal TB Entabe 59 yang menarik Kapal TK Finacia 37 tidak di perbolehkan untuk melakukan pelayaran selama proses penyelidikan selesai, hingga putusan majelis. Serta surat surat kapal kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Namun pihak perusahaan bisa mengoprasikan kembali kapalnya apabila putusan sudah diterima dan selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur memberikan persetujuan untuk berlayar dengan syarat biaya perbaikan jembatan yang telah dirusak ditanggung oleh pihak perusahaan.

“Saat ini surat-surat kapal kami sita dan kapal tidak boleh berlayar, namun bias berlayar setela putusan keluar dan diserahkan kepada Dinas PU untuk bersedia menanggung biaya perbaikan jembatan,” tutupnya. (dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *