MULAWARMAN NEWS

Puluhan Guru Tuntut Kesetaraan TPP dan Gaji Guru Honor

Puluhan guru saat hearing dengan DPRD dan SKPD di Sekretariat DPRD Paser, Rabu (17/5/2017)

M-News.id – Puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru SMA/SMK/SLB se-Kabupaten Paser menuntut kesetaraan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan gaji guru honor yang tidak sesuai dengan UMK pada hearing dengan DPRD Paser di Sekretariat DPRD Paser, Kamis (17/5/2017).

Hearing ini merupakan buntut dari penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana urusan wajib pelayanan bidang pendidikan menengah yang semula tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Guru SMA/SMK/SLB Kabupaten Paser Said Kaharudin, S.Pd.

“Semenjak ada perubahan kewenangan, Pemberian TPP kami tidak setara dengan TPP tenaga pedidik di Kabupaten Paser, terlebih gaji guru honor tahun 2017 yang tidak sesuai UMK Paser,” ujar pria yang biasa Kahar.

Permasalahan pendidikan, menurut Kahar adalah tanggung jawab bersama antara, Pemerintah, Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan orang tua. Kesuksesan dan keberhasilan pendidikan juga menuntut peran serta dari semua pihak.

“Sudah selayaknya guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan hendaknya mendapat perlakuan yang sama dan mendapatkan upah yang layak,” kata Kahar.

Salah seorang guru yang turut dalam hearing tersebut, Budi Ikhsan mengungkapkan, sampai saat ini belum semua guru honor mendapatkan kejelasan mengenai Surat Keputusan (SK) mereka dari Diknas Kaltim.

“Saya banyak bertukar cerita dengan teman-teman guru honor, sampai mendekati deadline pembayaran gaji guru honor tanggal 19 Mei nanti, masih banyak dari mereka yang belum mendapatkan dan menandatangi SK tersebut, apalagi itu menjadi dasar pembayaran gaji mereka,” ungkap Budi.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Paser Erni Susanti menjelaskan, pihaknya memahami permasalahan yang dihadapi para guru.

“Disdikbud Paser pada dasarnya sangat mendukung pemberian tambahan insentif apabila kemampuan APBD meyakinkan dan diperkenankan sesuai regulasi yang ada,” kata Erni

Erni menambahkan, hasil komunikasi Disdikbud Paser dengan Diknas Kaltim, gaji bagi guru honor sekolah paling lambat tanggal 19 Mei sudah masuk ke rekening masing- masing.

“Penerima gaji tersebut merupakan tenaga pendidik dikmen yang merujuk pada usulan Kabupaten/Kota pada bulan Desember 2016, apabila ada data yang masuk setelah bulan Desember, maka belum bisa di bayarkan,” tambahnya.

Sementara itu, Nurhayati selaku Ketua Komisi III DPRD Paser menuturkan pemberian insentif daerah kepada para guru jenjang pendidikan tinggi ini terhambat oleh payung hukum.

“Belum adanya peraturan bupati dan surat keputusan bupati terkait besaran dan kriteria penerima insentif membuat pemerintah tidak bisa menganggarkan pada tahun ini,” kata Nurhayati.

Sebenarnya, lanjut Nurhayati, ada celah bagi pemerintah bila ingin membuat rujukan Perbup yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan pasal 97 ayat 4 dan 5.

“Ada cantolan payung hukum yang bisa digunakan pemerintah bila ingin membuat perbup, sebagimana yang tertuang pada Perda Pendidikan pasal 97 yang berbunyi pemda dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat dalam bentuk biaya pendididkan dan
pemda wajib mengalokasikan dana pendamping bagi negeri maupun swasta,” jelasnya. (rih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *