MNEWSKALTIM.COM, PASER – Bupati Paser dr Fahmi Fadli mewakili Gubernur Kalimantan Timur membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian se-Kaltim 2023.
Kegiatan yang digelar 12 – 13 Maret yang dihadiri Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal dan diikuti Dinas Kominfo se- Kaltim ini berlangsung di Hotel Kyriad Sadurengas, Senin (13/3/2023).
Baca Juga :
- Temui sejumlah Tokoh, Rudy Mas’ud Serap Aspirasi Masyarakat Paser
- Rudi Mas’ud Dukung Kegiatan CFD jadi Sarana Tingkatkan Ekraf dan UMKM
- Kunjungi Paser, Presiden Jokowi Cek Ketersediaan Beras di Bulog Tanah Grogot
- Implementasi In House Training untuk Tingkatkan Kompetensi Guru PAI SMP di Paser
- Pemkab Paser Respon Keluhan Warga Kelanden dan Random Soal Bangunan Masjid Tak Layak
Kegiatan yang mengangkat tema “Sinergitas Transformasi Digital untuk Mendukung Implementasi E-Goverment,” menghadirkan narasumber Direktur Pengelolaan Media Kementerian Kominfo RI Nursodik Gunarjo, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kemenpan RB Cahyono Tri Wibowo.
Hadir pula Government Account Manager Telkom Samarinda, Rexy Septian Arafat, serta Wahyu Toni Hermawan General Manager Sbu Regional Kalimantan PT Icon+.
Bupati Paser dr Fahmi Fadli saat menyampaikan sambutan Gubernur Kaltim mengatakan perkembangan transformasi teknologi digital yang cukup pesat berdampak positif bagi masyarakat.
“Perkembangan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi digital, melindungi data, sistem serta transaksi elektronik di seluruh dunia,”
Bupati Paser dr Fahmi Fadli
Mendukung Implementasi E-Goverment, lannutnya, Dia meminta agar seluruh Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota dapat mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekteronik (SPBE).
“SPBE mampu memberikan layanan pengguna dengan prinsip kesinambungan. Serta memangkas pembiayaan, meminimalisir praktik penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan pelayanan publik,” jelasnya.
Diharapkannya, layanan dapat mencakup seluruh administrasi perkantoran (e-office), keuangan, kepegawaian, perizinan, pengaduan, pendidikan dan lain sebagainya.
“Implementasi percepatan SPBE ini juga diharapkan dapat mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak para penyelenggara pemerintahan,” terangnya. (dr)
