Reforma Agraria Summit 2024, Upaya Pemerintah Menyelesaikan Permasalahan Tanah

MNEWSKALTIM.COM, DENPASAR – Dalam rangka percepatan Program Strategis Nasional Reforma Agraria sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Pemerintah Republik Indonesia Melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menggelar Reforma Agraria (RA) Summit Bali 2024.

Dalam sambutannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Menerangkan Reforma Agraria Summit 2024 mengangkat tema Sinergi Reforma Agraria yang Berdampak dan Berkelanjutan. Tema tersebut mengandung makna pentingnya persatuan, sinergi dan kolaborasi antar institusi dalam menyukseskan reforma agraria. Denpasar Prov. Bali Sabtu 15 Juni 2024.

“ Karenanya melalui forum ini, mari kita terus tingkatkan dan perkuat sinergi untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik tenurial dalam mengelola sumberdaya alam yang masih sering tumpang tindih diantara kementrian terkait,” ucap orang yang lebih dikenal dengan inisial AHY itu

Untuk itu saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas apresiasi dan konfribusi, dari tim percepatan dan tim pelaksana reforma agraria, yakni jajaran ATR/BPN Pusat dan Daerah, maupun para Gubernur, Perwakilan Bupati dan Walikota selaku ketua gugus tugas Reforma Agraria Daerah.

Baca Juga :

Mewakili Bupati Paser, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya mengatakan berbagai cara telah dilakukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA ) Kabupaten Paser untuk percepatan Reforma Agraria di daerah, salah satunya terkait Hak Pengelolaan (HPL).

“ Khususnya HPL yang berada di Kecamatan Tanah Grogot, Desa Jone, Desa Tapis, Desa Tepian Batang, dan Kelurahan Tanah Grogot. Dimana saat ini tengah dalam proses penyampaian surat ke Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), namun ada beberapa koreksi atau perbaikan yang akan diinformasikan dalam waktu dekat.” uapnya usai melakukan pertemuan dengan Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Asnaedi.

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pelepasan HPL sejauh ini, diantaranya terkait kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi, baik dari Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) ataupun Kementrian ATR/BPN untuk melihat kondisi lapangan apakah memenuhi syarat untuk dijadikan lahan transmigrasi atau tidak.

“ Perlu diketahui ada beberapa lahan di Kabupaten Paser yang kondisinya memang sudah dikuasai atau bahkan dimiliki oleh masyarakat. Kedepan kita berupaya melakukan inventarisasi lahan yang sudah memenuhi syarat, agar dapat dilakukan pelepasan HPL secara serentak.” Tutup Katsul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.