MULAWARMAN NEWS

Rudiansyah: Mantan Napi Tidak Boleh ‘Nyaleg’

M-NEWS.ID, SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan bahwa KPU melarang tiga mantan napi untuk maju menjadi calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019. Hal tersebut diungkapkan Komisioner Divisi Teknis Rudiansyah SE seusai RDK Penataan Dapil dan Sosialisasi Pencalonan pada Pemilu 2019 di Aula Serbaguna Sekretariat KPU Provinsi Kaltim, Rabu (30/05/2018) lalu.

“KPU tegaskan, ketiga mantan napi dilarang untuk maju Nyaleg pada Pemilu 2019 mendatang,” ungkap pria yang biasa disapa Rudi kepada awak media.

Ketiga mantan napi itu, lanjut Rudi, adalah mantan narapidana kasus korupsi, kasus pemerkosaan terhadap anak dan mantan narapidana kasus narkoba atau bandar narkoba.

“Larangan ini telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari uji publik, rapat dengar pendapat dan rapat konsultasi. Kemudian, KPU RI pun telah melaksanakan Bimtek penetapan pencalonan yang saya ikuti kemarin,” ucapnya.

Selain larangan tiga mantan napi, disampaikan pula aturan tentang domisili sebagai syarat pencalonan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota.

“Misalnya ber-KTP Samarinda, maka Ia tidak boleh maju untuk jadi anggota DPRD Kota Balikpapan. Namun, Ia bisa maju di DPRD Samarinda, meskipun dapilnya berbeda dengan domisilinya, misalkan Ia berdomisili di samarinda ilir tapi maju di dapil samarinda ulu, ini tetap diperbolehkan,” jelasnya.

Kendati demikian, Rudi menjelaskan, bahwa hal itu akan berbeda lagi jika maju di DPRD Provinsi dan DPR RI. Dimana, seseorang yang memiliki KTP Samarinda bisa maju DPRD Kaltim melalui Dapil Balikpapan.

“Untuk maju di DPRD Provinsi Kaltim, yang terpenting berdomisili di wilayah atau memiliki KTP Kaltim. Misalnya, ber-KTP Samarinda tapi mau maju ke DPRD Kaltim dengan mengambil Dapil Balikpapan, itu dibolehkan,” pungkasnya.(rih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *