Warga Paser Belengkong Sampaikan 213 Usulan Pembangunan

M-News.id – Ada 213 usulan warga Kecamatan Paser Belengkong yang disampaikan saat Musyawarah Rencana Pembangunan , Selasa (13/2).  Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Daerah Aji Sayid Fathur Rahman itu juga dihadiri Kepala Bappeda I Gusti Putu Suantara, Anggota DPRD Dapil Paser Belengkong Abdur Rauf, Camat Paser Belengkong Ibnu Mansyah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat.

15 Kepala Desa dalam kegiatan itu mengusulkan pembangunan di setiap desa seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pembangunan irigasi, pembagunan jalan tani, sarana pendidikan, kesehatan, penerangan jalan dan taman, perbaikan sarana wisata, hingga pembuatan embung desa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Aji Sayid Fathur Rahman mengatakan, dalam pembangunan pihaknya tetap mengedepankan skala prioritas, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021.

“Prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi yaitu pembangunan di infrastruktur, transportasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan pertanian,” kata Fathur Rahman.

Fathur Rahman menilai, perlu ada kejelesan kewenangan dalam usulan yang disampaikan paa Kepala Desa dengan maksud apakah pembangunan di desa harus ditangani oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

“Itu terkait pembagian kewenangan. Jika itu kewenangan desa, itu dikembalikan ke desa artinya bisa didanai melalui dana desa atau Anggaran Dana Desa seperti jalan lingkungan. Tapi jika tidak, maka didanai oleh Pemerintah Daerah,” kata Fathur Rahman.

“Agar tidak terjadi tumpang tindih. Dalam pemeriksaan BPK, kalau kita membangun yang menjadi kewenangan desa, kita dianggap salah,” imbuhnya.

Fathur Rahman berharap Organisasi Perangkat Daeah dapat mencatat usulan para Kepala Desa sebagai acuan untuk menyusun program pembangunan tahun 2019.

Kepala Bappeda I Gusti Putu Suantara mengatakan, setelah musrenbang di 10 kecamatan telah selesai, Pemerintah Daerah akan menggelar Musrenbang Kabupaten atau Forum Perangkat Daerah. Dari forum itulah akan diketahui di setiap OPD program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Tahun 2019.

“Nanti dibahas lagi di forum Perangkat Daerah. Dari situ kita bisa tahun mana yang prioritas di masing-masing OPD. Selanjutnya adalah pembahasan di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dituangkan menjadi APBD Kabupaten Paser Tahun 2019,” pungkas Putu.(sas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.