MULAWARMAN NEWS

Yusriansyah Tegaskan Tolak Alih Fungsi Lahan Perkebunan jadi Pertambangan..Kenapa ?

M-News.id – Bupati Paser H Yusriansyah Syarkawi kembali menegaskan posisi Pemkab Paser terkait alih fungsi kawasan perkebunan menjadi kawasan pertambangan di Batu Engau saat acara penandatangan berita acara pembayaran hasil penjualan kelapa sawit petani plasma dengan pihak pertama PT Cahaya Bintang Sejati (CBSS) dan pihak kedua Koperasi Plasma PT Pradiksi Guna Tama dan PT Senabangun Aneka Pertiwi di Pendopo Bupati, Senin (12/6/2017).

Bupati menegaskan pemerintah daerah tidak mendukung hal tersebut karena hanya dapat merugikan masyarakat khususnya para petani.

“Dilihat dari aspek penyerapan dan kebutuhan tenaga kerja, faktor perkebunan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibanding sektor pertambangan,” tegas Bupati.

Menurut Bupati, isu alihfungsi lahan ini menjadi salah satu sumber permasalahan pada konflik dualisme manajemen perusahaan tersebut, sehingga permasalahan terus berlarut-larut sehingga merugikan masyarakat terutama para petani plasma di 7 desa di Kecamatan Batu Engau, yakni Desa Petangis, Tabru, Lomu, Langgai, Bai Jaya, Kerang, dan Desa Saing Prupuk.

Seperti yang diketahui, pada 5 Juni 2017 lalu, Gubernur Kaltim mengadakan rapat mediasi penyelesaian kisruh PT Pradiksi – PT Senabangun dengan Petani Plasma Kecamatan Batu Engau di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim.

Rapat yang disebut-sebut keresahan warga muncul akibat adanya dualisme manajemen perusahaan yang berimbas kepada masyarakat, yakni PT Pradiksi Gunatama dan PT Senabangun Aneka Pertiwi yang menaungi plasma perkebunan kelapa sawit, juga dikarenakan adanya rencana salah satu manajemen yang akan membuka pertambangan di lokasi perkebunan sawit, sehingga warga menolak lahan mereka dialihfungsikan, mengingat pertambangan akan meninggalkan lubang galian dan warga kehilangan pekerjaan.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menekankan, Pemerintah Provinsi tidak akan berpihak ke manajemen manapun dan Gubernur Kaltim sepakat menolak pertambangan karena peraturan daerah menyangkut tata ruang tidak membenarkan adanya tumpang tindih lahan antara perkebunan dan pertambangan.

“Kami tidak ikut campur urusan hukum dan harus secepatnya diselesaikan. Yang paling penting perusahaan harus menjalankan Peraturan Gubernur (Pergub) agar membangun perkebunan kemitraan untuk masyarakat sekitar, selain itu peraturan daerah menyangkut tata ruang tidak membenarkan adanya tumpang tindih lahan perkebunan dengan pertambangan, pertambangan tidak pernah mensejahterakan rakyat, rakyat hanya akan dihibur dengan keuntungan perusahaan” katanya.

Mediasi tersebut mengeluarkan 10 poin kesepakatan yang salah satunya berbunyi selama perselisihan manajemen dalam proses penyelesaian hukum, kedua manajemen sepakat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kebun kemitraan. (*/rih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *