MNEWSKALTIM.COM, PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi WTP ke-13 yang diraih Pemkab Paser secara berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Senin (25/5/2026).
Ketua DPRD Paser H Hendra Wahyudi turut hadir dalam agenda tersebut dan menerima langsung LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Opini WTP menunjukkan laporan keuangan Pemkab Paser dinilai telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun bagi DPRD Paser, capaian tersebut tidak semata-mata menjadi sebuah predikat. Hasil pemeriksaan BPK juga menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah agar ke depan semakin tertib, transparan dan akuntabel.
Hendra Wahyudi mengatakan rekomendasi yang disampaikan BPK akan menjadi perhatian bersama, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Rekomendasi dari BPK RI akan menjadi perhatian bersama dalam memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut Hendra, opini WTP patut diapresiasi, tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Paser dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga pengelolaan APBD tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Capaian WTP ke-13 ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab dan DPRD Paser untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas anggaran dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak terhadap pelayanan publik.
DPRD Paser pun mendorong agar hasil pemeriksaan BPK dijadikan pijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan demikian, penghargaan atas pengelolaan keuangan daerah tidak berhenti pada predikat WTP, tetapi berlanjut pada bagaimana setiap rupiah anggaran daerah mampu mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser.
(adv)
