MNEWSKALTIM.COM, PASER – DPRD Kabupaten Paser mendorong penguatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara lebih terintegrasi di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan dalam momentum pelantikan Pengurus Forum Daerah Aliran Sungai (FORDAS) Kalimantan Timur periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan seminar dan rapat kerja.
Anggota DPRD Kabupaten Paser Hamran Syah menghadiri kegiatan yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (3/7).
Hamran hadir mewakili Ketua DPRD Paser. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan strategis terkait pengelolaan lingkungan menjadi pembahasan, termasuk pentingnya koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan DAS.
Menurut Hamran, pengelolaan DAS tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena kondisi sungai dan ekosistem di sekitarnya berkaitan dengan banyak sektor.
“Forum ini menyoroti perlunya pengelolaan DAS yang lebih terintegrasi karena selama ini koordinasi dan regulasi masih berjalan secara sektoral,” ujar Hamran.
Salah satu perhatian dalam seminar dan rapat kerja tersebut adalah posisi strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketersediaan air bersih dan keberlanjutan ekosistem di kawasan IKN dinilai memiliki keterkaitan erat dengan kondisi daerah aliran sungai. Karena itu, upaya rehabilitasi dan pengelolaan DAS dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius.
Pembahasan juga mencakup sejumlah tantangan lingkungan yang masih dihadapi Kalimantan Timur. Di antaranya degradasi hutan, meluasnya lahan kritis, pencemaran air akibat aktivitas industri hingga dampak perubahan iklim.
“Beberapa masalah krusial yang disorot meliputi degradasi hutan yang masif, meluasnya lahan kritis, pencemaran air akibat aktivitas industri, serta dampak nyata dari perubahan iklim global,” katanya.
Bagi DPRD Paser, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perhatian terhadap isu lingkungan yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Hamran menegaskan, pengelolaan DAS perlu didukung kebijakan yang berkelanjutan serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar upaya menjaga lingkungan tidak hanya berfokus pada penanganan persoalan setelah terjadi, tetapi juga mendorong pencegahan dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.
DPRD Paser juga melihat pengelolaan DAS sebagai bagian dari kepentingan pembangunan jangka panjang. Kondisi lingkungan yang terjaga akan turut mendukung ketersediaan sumber daya air, mengurangi risiko kerusakan lingkungan serta menjaga kualitas hidup masyarakat.
Melalui forum seperti FORDAS, DPRD berharap koordinasi lintas sektor dapat semakin kuat sehingga kebijakan pengelolaan DAS di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Paser, dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(adv)
