MNEWSKALTIM.COM, PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyepakati 11 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam menyiapkan landasan regulasi untuk mendukung arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Baling Seleloi, Kamis (12/11/2026).
Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari, S.Sos., Ketua DPRD Paser H. Hendra Wahyudi, S.T., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau perwakilannya, Wakil Ketua I DPRD, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan perbankan, serta organisasi masyarakat.
Dalam agenda tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Paser menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah daerah terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan dimasukkan dalam Propemperda 2027.
Dari hasil pembahasan, sebanyak 11 Raperda disepakati untuk masuk dalam program legislasi daerah tersebut. Rinciannya, enam Raperda merupakan prakarsa pemerintah daerah, sedangkan lima lainnya berasal dari prakarsa DPRD Kabupaten Paser.
Sejumlah Raperda yang masuk dalam daftar tersebut juga merupakan kelanjutan dari program tahun 2026 yang hingga kini masih menunggu hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Timur.
Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari menyambut baik tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, penyusunan Propemperda merupakan bagian penting dalam memastikan kebutuhan regulasi daerah dapat direncanakan secara terarah dan sesuai prioritas.
Ia menjelaskan, dari 11 Raperda yang disepakati, sebagian merupakan usulan lanjutan dari tahun sebelumnya dan sebagian lainnya merupakan usulan baru.
Ikhwan berharap seluruh Raperda tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian, tahapan penyusunan hingga penetapan peraturan daerah dapat berjalan sesuai target dan jadwal yang telah direncanakan.
Terkait beberapa Raperda tahun 2026 yang masih menunggu persetujuan Gubernur Kalimantan Timur, ia menjelaskan bahwa proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD pada prinsipnya telah rampung.
Saat ini, tahapan yang tersisa adalah menunggu proses fasilitasi gubernur sekaligus melengkapi sejumlah catatan teknis yang diperlukan sebelum memasuki proses selanjutnya.
“Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan pembahasan bersama terhadap program Perda Tahun 2027. Ada 11 rancangan yang telah disepakati, baik yang merupakan prakarsa pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD. Harapan kami, seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah direncanakan,” ungkap Ikhwan.
Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi pijakan awal bagi kedua lembaga untuk memastikan setiap Raperda yang direncanakan dapat dibahas secara terukur, sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Paser. (Adv)
