MNEWSKALTIM.COM, JAKARTA – Bawaslu RI mencatat telah membubarkan 48 kegiatan kampanye pasangan calon (paslon) di 27 Kabupaten/Kota di tanah air selama masa kampanye yang dimulai 26 September lalu. Kampanye dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Dalam diskusi daring yang disiarkan dalam kanal YouTube AJI Indonesia, Senin (5/10). Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengungkapkan pelanggaran itu mayoritas terletak pada aturan batas kuota maksimal 50 orang dalam acara kampanye atau pertemuan tatap muka terbuka, seperti diatur PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam Virus Covid-19.
“Bawaslu bersama dengan kepolisian telah membubarkan 48 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan, dan 48 kegiatan kampanye yang dilanggar tersebut terjadi di 27 Kabupaten/kota,”
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar
Meskipun tidak merinci secara detail, namun Fritz menyebutkan beberapa daerah yang aktivitas kampanyenya dibubarkan, seperti di Bangli, Sleman, Pemalang, Klaten, Mojokerto, Malang, Pasaman, Solok, Samosir, Sungai Penuh, hingga Sumba Barat.
Kemudian selain membubarkan aktivitas kampanye paslon, Fritz menyebut pihaknya juga sudah mengeluarkan 70 surat peringatan tertulis yang ditujukan kepada para paslon di 40 Kabupaten/Kota.
“Sampai dengan satu minggu kampanye, Bawaslu telah mengeluarkan 70 surat peringatan tertulis terhadap paslon yang melanggar protokol kesehatan,” sambungnya.
Baca Juga :
- Tak Sekadar Tuan Rumah, Bupati Fahmi Siap Adu Bet Tenis Meja dengan Atlet Mancanegara di Paser ITTC 2026
- PTPN Buka Peluang Lepas 240 Hektare Lahan di Desa Damit, Pemkab Paser Diminta Segera Bentuk Tim
- Tak Hanya Tuan Rumah, Bupati Fahmi Siap Turun Bertanding Lawan Atlet Mancanegara di Paser ITTC 2026
- Paser Bersiap Mendunia! Ratusan Atlet dari 5 Negara Siap Bertarung, Bupati: Jangan Sampai Mereka Kapok Datang ke Sini
- NISN Luar Daerah dan Berkas Tidak Valid Jadi Kendala Utama SPMB SMKN 1 Tanah Grogot, Orang Tua Diminta Bersiap
Fritz menyebutkan beberapa daerah yang mendapat surat teguran tertulis seperti di Tabanan, Tangsel, Depok, Pangandaran, Indramayu, Purbalingga, hingga Surakarta.
Ia mengklaim Bawaslu telah berupaya tegas mengawal pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi. Ia pun meminta bantuan kepada media dan publik untuk gencar menyuarakan apabila menjumpai paslon yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Masa kampanye Pilkada Serentak 2020 dimulai pada 26 September hingga 5 Desember. Setelah itu dilanjutkan masa tenang selama tiga hari hingga hari pencoblosan pada Rabu 9 Desember mendatang. (cn)
