MNEWSKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak, khususnya anak-anak terlantar.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, yang mewakili Bupati Paser dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pemenuhan Hak bagi Anak-Anak Terlantar antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur.
Kegiatan strategis bertema “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Selasa (17/11/2026). Pertemuan ini menjadi langkah bersama dalam memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak terlantar, terutama terkait aspek perwalian dan kepastian hukum.
Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari menyampaikan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak tanpa terkecuali.
“Pemkab Paser berkomitmen mendukung upaya pemenuhan hak anak-anak terlantar. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik. Karena itu, diperlukan sinergi seluruh pihak agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk meraih cita-citanya,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari kemajuan infrastruktur dan gedung, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan manusia.
Ia mengingatkan agar persoalan anak putus sekolah maupun anak-anak yang kehilangan pengasuhan tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus hadir memastikan setiap anak di Kalimantan Timur tetap memperoleh hak-haknya, termasuk ketika mereka kehilangan orang tua atau berada dalam kondisi terlantar.
“Jangan sampai anak-anak di Kaltim tidak bisa memiliki masa depan yang cerah hanya karena kehilangan orang tua atau terlantar. Kita harus peduli terhadap mereka,” ungkap Rudy.
Rangkaian kegiatan tersebut juga diisi dengan penampilan seni dari anak-anak penerima manfaat panti sosial, pemaparan isu strategis terkait perwalian anak oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, serta penyampaian pandangan dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama secara serentak oleh pemerintah daerah bersama jajaran kejaksaan. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat dukungan hukum, baik dalam bidang perdata maupun tata usaha negara, sekaligus mendorong pemenuhan hak-hak dasar anak terlantar.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Paser menginginkan upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, anak-anak terlantar diharapkan memperoleh kepastian perlindungan serta kesempatan yang setara untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. (Adv)






