MNEWSKALTIM.COM, PASER – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser mulai mempersiapkan penguatan partisipasi publik menuju Pemilu 2029 dengan menggandeng kalangan pelajar SMA dan mahasiswa di daerah tersebut.
Upaya itu ditandai dengan peluncuran program Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar di Gedung Awa Mangkuruku, Kabupaten Paser, Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal Bawaslu dalam memperluas keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengawal proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Paser, Nur Khamid, mengatakan program pengawasan partisipatif bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan gerakan bersama untuk memastikan demokrasi tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu sekaligus memperkuat sistem demokrasi di daerah.
“Ini bukan hanya kegiatan biasa. Ini adalah komitmen dan gerakan bersama agar demokrasi tidak sekadar berjalan, tetapi terus tumbuh, berkembang, dan semakin kuat,” ujar Nur Khamid.
Ia menjelaskan tema “Merawat Demokrasi” dipilih karena demokrasi yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang berbagai pihak yang memperjuangkan kedaulatan rakyat.
Nur Khamid menegaskan bahwa demokrasi bisa saja mengalami kemunduran apabila tidak dijaga secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat.
“Sejarah membuktikan bahwa demokrasi bisa melemah jika tidak dirawat dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kaltim, Dany Bunga, menyebut Kabupaten Paser selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang berhasil menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada dengan baik.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta dukungan masyarakat.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak di Kabupaten Paser karena mampu menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada sebelumnya dengan baik,” kata Dany.
Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Paser, Nonding, berharap keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan demokrasi mampu mencegah berbagai praktik yang dapat merusak kualitas pemilu.
Ia menilai salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah praktik politik uang yang masih kerap muncul dalam kontestasi politik.
“Pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab masyarakat agar demokrasi tetap sehat dan berkualitas,” tutupnya.
