MNEWSKALTIM.COM, PASER – Pelayanan di RSUD Panglima Sebaya menjadi perhatian DPRD Kabupaten Paser. Dalam inspeksi mendadak (sidak), Jumat (21/8), legislatif menemukan sejumlah catatan mulai dari petugas loket yang tidak berada di tempat hingga antrean pasien di apotek.
Sidak dipimpin Wakil Ketua I DPRD Paser Zulkifli Kaharuddin bersama Wakil Ketua Komisi II Basri M serta anggota Komisi II Acong Asfiyek, HM Nasir, Agus Santosa, Regina Fabiola dan Nurhayati.
Rombongan meninjau sejumlah titik pelayanan, di antaranya loket pendaftaran, apotek, Instalasi Gawat Darurat (IGD) hingga poli eksekutif yang masih dalam tahap pengembangan.
Saat berada di loket pelayanan, DPRD mendapati tidak ada petugas yang berjaga ketika rombongan tiba.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena loket merupakan salah satu pintu awal masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan di rumah sakit.
Wakil Ketua I DPRD Paser Zulkifli Kaharuddin meminta manajemen rumah sakit memastikan petugas tetap tersedia pada setiap titik pelayanan.
“Pelayanan harus tetap berjalan sesuai standar, termasuk pada meja atau loket pelayanan awal. Jangan sampai masyarakat datang justru tidak menemukan petugas yang bisa memberikan informasi,” ujarnya.
Selain loket, DPRD Paser turut melihat kondisi antrean pasien di apotek. Jumlah pasien yang menunggu dinilai cukup banyak sehingga rumah sakit diminta melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan.
Menurut DPRD, perbaikan sistem antrean penting dilakukan agar waktu tunggu pasien dapat ditekan dan pelayanan menjadi lebih efektif.
Di ruang IGD, DPRD juga menyoroti kebutuhan penambahan ranjang untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pasien.
Selain fasilitas, pemahaman masyarakat mengenai sistem triase di IGD juga dinilai perlu diperkuat. Salah satunya terkait kategori ATS 4 dan ATS 5 yang masuk dalam sistem penilaian kondisi pasien.
DPRD menilai informasi mengenai mekanisme pelayanan IGD perlu disampaikan dengan lebih mudah agar masyarakat memahami mengapa pasien dengan kondisi tertentu mendapat prioritas berbeda.
Persoalan administrasi dan kepesertaan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian dalam sidak tersebut.
Zulkifli mendorong agar tersedia petugas atau perwakilan BPJS Kesehatan di lingkungan rumah sakit yang dapat membantu masyarakat memperoleh informasi secara langsung.
“Kalau ada persoalan BPJS, masyarakat tidak perlu kebingungan mencari informasi ke mana,” kata Zulkifli.
Menurutnya, kehadiran layanan informasi yang jelas akan membantu masyarakat menyelesaikan persoalan administrasi tanpa harus berpindah-pindah tempat untuk mencari informasi.
Direktur RSUD Panglima Sebaya dr. Kamal Anshari menyatakan seluruh masukan yang disampaikan DPRD Paser akan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit.
“Kami akan memperketat kedisiplinan, terutama pada pelayanan awal, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan lebih baik,” ujarnya.
Kamal mengatakan RSUD Panglima Sebaya juga masih membutuhkan sejumlah fasilitas penunjang untuk mendukung pelayanan. Di antaranya tambahan ambulans serta lemari pendingin untuk penyimpanan jenazah.
Di sisi lain, DPRD Paser turut memberikan apresiasi terhadap kebersihan lingkungan rumah sakit yang dinilai sudah cukup baik.
Legislatif juga mendorong manajemen RSUD Panglima Sebaya lebih aktif menyampaikan informasi pelayanan melalui media sosial resmi rumah sakit.
Bagi DPRD Paser, sidak tersebut tidak hanya untuk menemukan kekurangan, tetapi juga memastikan berbagai catatan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Dengan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, kualitas pelayanan RSUD Panglima Sebaya diharapkan semakin baik dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, jelas dan nyaman. (adv)
