MNEWSKALTIM.COM, PASER – Kebutuhan solar bersubsidi bagi nelayan Desa Muara Telake, Kecamatan Long Kali, menjadi perhatian DPRD Kabupaten Paser. Legislatif mendorong adanya penambahan kuota agar aktivitas melaut masyarakat pesisir tidak terganggu.
Aspirasi tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi bersama perwakilan nelayan, Pemerintah Desa Muara Telake serta perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Bapekat DPRD Paser, Kamis (16/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser Hendrawan Putra. Menurutnya, persoalan ketersediaan solar perlu mendapat perhatian karena BBM menjadi salah satu kebutuhan utama nelayan untuk menjalankan aktivitas melaut.
“Melalui rapat ini, DPRD ingin memastikan kebutuhan nelayan dapat diperhatikan secara serius, terutama terkait ketersediaan solar bersubsidi yang sangat penting untuk mendukung aktivitas melaut,” kata Hendrawan.
Ia menjelaskan, RDP menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Melalui forum tersebut, DPRD tidak hanya mendengarkan keluhan nelayan, tetapi juga mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi di lapangan.
Hendrawan menilai ketersediaan solar bersubsidi memiliki kaitan langsung dengan produktivitas nelayan. Jika pasokan tidak mencukupi, aktivitas melaut dapat ikut terhambat dan pada akhirnya berdampak terhadap pendapatan masyarakat.
Dalam RDP, Kepala Desa Muara Telake Hasannudin menyampaikan kondisi yang dihadapi nelayan. Kuota solar bersubsidi yang tersedia saat ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan operasional nelayan.
Persoalan tersebut semakin terasa karena kelangkaan pasokan disebut masih kerap terjadi. Akibatnya, nelayan mengalami kendala untuk melaut dan menjalankan aktivitas perikanan tangkap.
Perwakilan perangkat daerah terkait kemudian menjelaskan mekanisme pengajuan penambahan kuota serta tata cara penyaluran BBM bersubsidi yang harus mengikuti ketentuan pemerintah.
Penjelasan tersebut menjadi bahan bagi DPRD untuk menentukan langkah lanjutan dalam memperjuangkan aspirasi nelayan.
Hendrawan menegaskan DPRD Paser akan mengawal hasil RDP bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan nelayan perlu ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan mengawal hasil RDP ini sehingga aspirasi nelayan dapat diperjuangkan dan memperoleh solusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
DPRD berharap persoalan kuota dan pasokan solar bersubsidi bagi nelayan Muara Telake dapat memperoleh solusi yang tepat.
Penambahan kuota, jika nantinya dapat direalisasikan sesuai mekanisme yang berlaku, diharapkan mampu memberikan kepastian bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.
Bagi DPRD Paser, perhatian terhadap kebutuhan nelayan merupakan bagian dari upaya mendorong sektor perikanan tangkap agar terus berkembang.
Dengan dukungan kebijakan dan ketersediaan kebutuhan operasional yang memadai, nelayan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Paser.
(adv)
