Beranda / MNews Paser / Fraksi PKB Tekankan Peningkatan PAD dan Transformasi Fiskal di RPJMD Paser 2025-2029

Fraksi PKB Tekankan Peningkatan PAD dan Transformasi Fiskal di RPJMD Paser 2025-2029

MNEWSKALTIM.COM, PASER – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Paser mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser agar tidak menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai peta jalan pembangunan yang benar-benar membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi PKB, Zulfikar Yusliskatin, usai penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemkab Paser atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa (8/7/2025).

“Jangan cuma jadi slogan. RPJMD ini harus diwujudkan dalam program-program konkret yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegas Zulfikar.

Fraksi PKB mengaku menyetujui isi RPJMD secara garis besar. Namun, mereka menekankan sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaannya, terutama terkait keuangan dan ekonomi daerah.

Zulfikar menyoroti masih lemahnya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai sektor potensial, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM.

“Sektor-sektor ini menyimpan potensi besar, tapi arah kebijakan yang ada belum mencerminkan optimisme. Pemkab perlu hadir dengan strategi yang inovatif,” ujar anggota Komisi I DPRD itu.

Lebih lanjut, ia mendesak agar OPD terkait mulai memperkuat basis data potensi ekonomi desa, mendorong digitalisasi, dan melakukan hilirisasi sektor primer agar memiliki nilai tambah yang signifikan.

Tak hanya itu, Fraksi PKB juga mengingatkan Pemkab untuk berani melakukan transformasi fiskal, termasuk melalui perluasan dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi sistem perpajakan berbasis digital.

Salah satu perhatian utama juga tertuju pada kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang hingga kini dinilai belum maksimal.

“Sudah saatnya BUMD dikelola secara profesional dan akuntabel. Jangan terus-menerus jadi beban daerah, tapi harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Zulfikar menutup pernyataannya dengan optimisme, bahwa dengan langkah-langkah berani dan terukur, Kabupaten Paser dapat menempuh jalur pembangunan yang berkelanjutan dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata.

“Paser harus naik kelas, dan RPJMD ini seharusnya jadi alat utamanya,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *