MNEWSKALTIM.COM, JEMBER – Masyarakat yang merasa nama dan data pribadinya dicatut dalam daftar dukungan bakal calon perseorangan, bisa melapor kepada pihak kepolisian. Sebab Bawaslu dan KPU selaku penyelenggara pemilu, hanya bisa memberikan penilaian mendukung atau tidak mendukung.
Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka menjelaskan, dalam proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, Bawaslu hanya mengawasi proses verifikasi yang dilakukan oleh jajaran KPU.
“Jika memang ketika di verifikasi ternyata tidak mendukung, maka sinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya akan di coret dari daftar dukungan,”
Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka
Namun menurut Thobroni, hal ini bukan masuk kategori pidana pemilu yang bisa ditangani KPU, tetapi masuk kategori pidana umum yang menjadi ranah kewenangan aparat penegak hukum.
Baca Juga :
- Asap Karhutla Mulai Ganggu Warga, IMM Paser Turun Bagikan Masker
- DPRD Paser Apresiasi Kideco Run 2026, Dorong Budaya Olahraga dan Kebersamaan
- DPRD Paser Perdalam Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Data Terpadu Jadi Perhatian
- DPRD Paser Setujui Perubahan Perda Pajak dan Retribusi, Dorong PAD Lebih Optimal
- DPRD Paser dan BPJS Ketenagakerjaan Bahas Perlindungan Pekerja, Sektor Konstruksi Jadi Perhatian
“Itupun baru bisa di proses, jika masyarakat yang namanya dicatut merasa dirugikan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya DPC PDI Perjuangan Jember melaporkan masuknya 26 orang penyelenggara pemilu, yang masuk dalam daftar dukungan calon perseorangan. Namun ketika dilakukan klarifikasi, seluruhnya membantah pernah memberikan dukungan kepada calon perseorangan. (kiss)
