MNEWSKALTIM.COM, JAKARTA – Indonesia akan memiliki Ibu Kota Negara (IKN) baru. Tak lagi di Jakarta, rencananya akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Namun rencana itu tak begitu saja mulus. Ada pro dan kontra terkait pemindahan IKN ke wilayah baru. Salah satunya, mengenai faktor lingkungan, apalagi Kalimantan–terkenal sebagai paru-paru dunia–menyimpan flora dan fauna yang beragam.
Dalam diskusi publik yang berlangsung secara virtual, Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo menyampaikan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur adalah mengurangi beban ekologis Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek.
Menurutnya, pemindahan IKN dapat mendorong kebijakan reorientasi pembangunan menuju Indonesia-Sentris atau fokus pada spasial Kawasan Timur Indonesia dalam perspektif pemerataan pembangunan nasional.
“Secara spasial Pulau Kalimantan tepat berada di tengah Indonesia Raya. Posisi ini berarti membangun kesetaraan akses bagi seluruh wilayah dari ribuan pulau-pulau di Indonesia,”
Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo
Selain itu, terdapat komitmen pemerintah menjaga Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Juga menjamin posisi masyarakat adat dan pelestarian aneka ragam hayati termasuk di sini ialah perlindungan spesies orang utan.
Terlebih rencana pemindahan IKN yang memiliki nama Nusantara ini telah dilakukan kajian, penelitian, konsultasi publik yang cukup lama.
“Ini sudah dimulai pada 2 hingga 3 tahun ke belakang,” ujarnya.
Baca Juga :
- Ketua Ombudsman RI Diciduk Kejagung, Diduga Terima Rp1,5 Miliar Terkait Kasus PNBP
- Bawaslu Paser Gencarkan Edukasi Demokrasi, Perkuat Peran Generasi Muda Mengawal Pemilu 2029
- Ratusan Bibit Anggrek dan Aglaonema Ilegal Digagalkan di Pelabuhan Trisakti, Karantina Kalsel Perketat Pengawasan
- Rakorda Kaltim di Paser: Data Bencana 2025 Jadi Alarm Keras untuk Daerah
- Bawaslu Paser Gandeng Pelajar dan Mahasiswa Kawal Pemilu 2029
Dia menegaskan, beban DKI Jakarta dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat bertumbuh di DKI Jakarta, Jawa dan Bali. Namun dengan visi pemerintah pada 2045 ini, yaitu bagaimana dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi.
“Dimana hampir 50% hingga lebih dari 70% dilakukan di Jawa, Bali dan Sumatera ini bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain,” ungkapnya.
Menyinggung soal pemilihan lokasi, menurut Roudo, Kalimantan Timur merupakan sebuah daerah yang memiliki sektor logistik yang sudah sangat siap.
“Kami sangat terbiasa di sana dan kota pemerintahannya bukan di kota terbesar di sana. Logistik di Balikpapan dan kota pemerintahan di Samarinda. Dengan IKN baru di PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara) tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baik,” ucapnya. (cn)
