MNEWSKALTIM.COM, PASER – Sejumlah Fraksi DPRD Paser menyampaikan catatan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Paser 2022 bertempat di ruang Baling Seleloi, Senin (26/6/2023).
Fraksi Golkar melalui Sekretaris Fraksi Basri Mansyur menyoroti progres pencapaian pembangunan pada tahun 2022 yang dinilai cukup lamban dan ini menjadi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Pemkab harus melakukan akselerasi pelaksanaan program pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas hasil yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Paser,”
Basri Mansyur
Dalam catatannya pula lanjut politis Partai Golkar itu menyebut tentang menurunnya nilai bantuan keuangan provinsi Kaltim kepada Kabupaten Paser. Hal itu mengingat masih banyak target pembangunan yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah.
“Harus ada komunikasi yang lebih intensif dan ada strategi tepat antara Pemkab Paser dan Pemprov Kaltim. Dengan harapan Bankeu dapat ditingkatkan lagi untuk masa akan datang,” ucapnya.
Baca Juga :
- Bawaslu Paser Gandeng Pelajar dan Mahasiswa Kawal Pemilu 2029
- Paser Percepat Pembangunan Venue Porprov VIII 2026
- Porprov VIII Kaltim Dipastikan Digelar 14–27 November 2026, Paser Pasang Target Juara Umum
- Tinjau Paser, Pangdam Mulawarman Pastikan Situasi Kondusif dan Program TNI Berjalan
- Tiga Kursi Strategis Pemkab Paser Terisi, Fahmi Fadli Targetkan Kinerja Lebih Cepat dan Efektif
Sementara Fraksi Indonesia Raya Sejahtera yan diwakili Sri Nordianti juga memberikan sejumlah catatan terutama terkait penurunan realisasi pajak daerah. Ditambahkannya, realisasi pajak daerah pada 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 10,17 miliar dari realisasi 2021 atau sekitar 21,16 persen.
“Diharapkan Pemkab Paser dapat meningkatkan kinerja dalam hal penertiban dan pengawasan sehingga realisasi kedepan bisa semakin meningkat,” ucapnya.
Selain itu, terkait retribusi daerah yang pada 2022 lalu yang mencapai Rp 11,69 miliar atau 99 persen, pihaknya berharap Pemkab bisa terus meningkatkan sehingga dapat digunakan dalam memprioritaskan program kegiatan yang langsung bersentuhan pada masyarakat.
“Pemkab harus terus meningkatkan retribusi daerah secara progresif untuk setiap tahun dan menggali potensi PAD secara serius dari berbagai sektor,” kata Sri Nordianti. (Adv)
