MNEWSKALTIM.COM, PASER – Sejumlah kepala desa di kabupaten paser diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Paser, terkait pelaksanaan bimbingan teknis yang bertajuk Manajemen Desa Pariwisata dan ekonomi kreatif, yang berlangsung selama 5 hari dimulai tanggal 18 hingga 22 juni 2023 lalu, di Lombok Nusa Tenggara Barat dan Bali.
Berkaitan dengan hal tersebut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (DPC Apdesi) Kabupaten Paser, Nasri membenarkan adanya pemeriksaan oleh pihak kejari paser terhadap sejumlah Kepala Desa yang mengikuti Bimtek di Lombok dan Bali.
“ Betul ada pemeriksaan terhadap sejumlah kepala desa terkait Bimtek 2023, tapi itu tidak menjadi masalah karena itu merupakan bagian dari tugas Penegak Hukum, dimana di kejari paser ada Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa),” Kata Nasri saat diwawancarai, Sabtu (8/7/2024).
Pemeriksaan oleh Kejari Paser terhadap sejumlah Kepala desa dinilai merupakan bagian dari Program Jaga Desa namun dengan pola yang berbeda.
“ Jika pada tahun sebelumnya ada rakor yang merupakan bagian dari program Jaga Desa, Dan pada tahun ini belum ada rakor karena memang belum waktunya,” jelasnya
Baca Juga :
- Tak Sekadar Tuan Rumah, Bupati Fahmi Siap Adu Bet Tenis Meja dengan Atlet Mancanegara di Paser ITTC 2026
- PTPN Buka Peluang Lepas 240 Hektare Lahan di Desa Damit, Pemkab Paser Diminta Segera Bentuk Tim
- Tak Hanya Tuan Rumah, Bupati Fahmi Siap Turun Bertanding Lawan Atlet Mancanegara di Paser ITTC 2026
- Paser Bersiap Mendunia! Ratusan Atlet dari 5 Negara Siap Bertarung, Bupati: Jangan Sampai Mereka Kapok Datang ke Sini
- NISN Luar Daerah dan Berkas Tidak Valid Jadi Kendala Utama SPMB SMKN 1 Tanah Grogot, Orang Tua Diminta Bersiap
Dengan adanya pemeriksaan ini ia menilai seharusnya desa-desa berterimakasih, sebab hal ini merupakan upaya kejaksaan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara dan desa.
Ia memastikan pihaknya mengikuti kegiatan itu, semata-mata untuk meningkatkan kapasitas kades, aparatur desa, dan lembaga desa. Selain itu ia juga memastikan tidak ada paksaan untuk mengikuti kegiatan tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa desa yang tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.
“Tidak ada niat lain, kami hanya ingin meningkatkan kualitas SDM kami, agar pengelolaan desa semakin membaik dan lebih maju lagi.” Tutupnya (ns)
